DPRD Pariaman Dorong Pemko Akurasikan Pemetaan Kebutuhan Anggaran

Penandatanganan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018
Pariaman - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman setujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pertanggungjawab Pelaksanaan APBD Kota Pariaman Tahun 2018, menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pariaman dalam rapat paripurna DPRD Kota Pariaman, Selasa (9/7) siang.
Fraksi Gerindra sampaikan pandangan fraksi.
Seluruh fraksi di DPRD Kota Pariaman, yakni Fraksi Bintang Bulan Amanat, Fraksi Golkar, Fraksi Nurani Pembangunan dan Fraksi Nasdem dalam padangan akhirnya, menyetujui rancangan yang disampaikan pemerintah menjadi Perda. 
Anggota DPRD Pariaman persiapkan pandangan akhir fraksi
Meski disetujui menjadi Perda, pada sidang dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Pariaman, Faisal, Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman, Fitri Nora dan Walikota Pariaman, Genius Umar itu, seluruh fraksi menyampaikan catatan dalam Pertanggunjawab Pelaksanaan APBD Kota Pariaman tahun 2018. Catatan itu menyarankan Pemko Pariaman memaksimalkan pelaksanaan APBD tahun selanjutnya.

Fraksi Golkar menilai pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman pada tahun 2018 hampir terealisasi, namun belum maksimal. Hal tersebut terlihat pada pendapatan bersumber dari retribusi karcis.

"Temuan kami, ada oknum yang ditugaskan, kurang serius melakukan pemungutan retribusi. Kedua, tempat objek retribusi disalahgunakan oleh oknum yang diberi wewenang memungut retribusi. Ada juga oknum yang meminta retribusi lebih banyak dari tarif yang telah ditetapkan," kata juru bicara fraksi Golkar, Ali Bakri.

Fraksi Golkar juga mendorong agar Pemko Pariaman meningkatkan kapasitas ASN di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan memperkuat sinkronisasi antar lembaga, sehingga pencapaian hasil kinerja pemerintah Kota Pariaman maksimal.

Selain dua hal itu, fraksi ini juga meminta agar pemko Pariaman memperhatikan dukungan sarana transportasi umum mendukung aktivitas Pasar Pariaman yang akan dibangun kembali. Pemerintah diminta menyediakan akses atau trayek angkutan umum ke Pasar Pariaman.

Fraksi Gerindra melalui juru bicara, Hamdani juga mendorong Pemko Pariaman melakukan pemetaan kebutuhan anggaran yang akurat. Hal tersebut agar anggaran terserap maksimal sesuai dengan kebutuhan. Fraksi Gerindra juga meminta agar Pemko Pariaman memaksimalkan PAD Kota Pariaman dengan mengembangkan potensi yang ada.

Fraksi Bulan Bintang-Amanat, melalui juru bicaranya, Romi Novialdi, meminta pemerintah merealisasikan Bantuan Rumah Nelayan. Laporan masyarakat yang diterima fraksi ini, program itu belum terlaksana. DPRD meminta agar pihak terkait mengecek pelaksanaan program bantuan itu.

Sementara, fraksi Nasdem menyarankan agar Pemko Pariaman melakukan pemetaaan kebutuhan anggaran pada masing-masing OPD. Hal itu, menurut fraksi Nasdem penting dilakukan agar realisasi dan serapan APBD maksimal. Pemetaan kebutuhan anggaran, ditetapkan dan pada akhirnya terealisasi utuh. 

"Kami juga menyarankan Pemko Pariaman melalui OPD memperhatikan hal yang dapat meningkatkan PAD, seperti kesempatan melalukan pengembangan potensi daerah, melakukan pembentukan karakter mandiri masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi daerah," kata juru bicara Fraksi Nasdem, Taufik.

Senada dengan fraksi Nasdem. Fraksi Nurani Pembangunan juga meminta agar pemerintah mengakurasikan pemetaan kebutuhan anggaran pembiayaan program pemerintah. Hal itu penting untuk mencapai target dan tujuan pembangunan. 

"Kami meminta Pemko Pariaman mengoptimalkan penyusunan anggaran berbasis kinerja, dengan melakukan penguatan pelaksanaan "money follows program" dengan memperhatikan keterkaitan pendanaan, keluaran dan hasil yang diharapkan. Pencapaian tersebut menggunakan pendekatan tematik, integratif, dan spasial serta mengacu pada indikator kerja, standar biaya dan evaluasi kinerja," tutupnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman, Fitri Nora mengatakan DPRD Kota Pariaman dan Pemko Pariman sedang membahas tiga Ranperda lainnya. 

Ranperda antara lain, Ranperda Tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga, Ranperda Tentang Kesejahteraan Sosial dan Ranperda Tentang Kepemudaan. Tiga Ranperda tersebut telah dibahas bersama dengan Pemko Pariaman dan melihatkan banyak pihak dalam kajian akademisnya.

Fitri Nora mengatakan, ranperda inisiatif DPRD, wujud fungsi legislasi dewan. Sebagai wakil rakyat, regulasi yang dibuat untuk kemaslahatan masyarakat (*)