 |
Pandangan tersebut jelas bentuk fesimisme bukan pandangan yang optimis. Namun dengan mengabaikan fakta dan realita tersebut, akan melahirkan hipokrasi atau kemunafikan. Berapa banyak para caleg munafik bicara di muka umum menentang praktik politik uang, namun saban hari ia diam diam menyusun strategi cara paling halus melakukan "serangan fajar" jelang hari pemilihan? Tentu agar praktiknya tak tertangkap basah oleh Bawaslu dan jajarannya.
Jika seandainya para caleg kota/kabupaten menghentikan praktek politik transaksional, imbasnya bisa jadi tingkat partisipasi pemilih akan jauh berkurang. Orang yang biasa dibayar untuk memilih tadi (oleh caleg kota/kabupaten) akan sangat malas datang ke TPS untuk memilih caleg di kertas suara lainnya - DPR, DPD, DPRD Provinsi hingga Capres
Politik transaksional disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya oleh caleg itu sendiri dan oleh para pemilih yang sudah apatis dengan janji janji mengawang para caleg. Hukum sebab akibat berlaku di sini. Hukum aksi dan reaksi. Bukan hukum salah menyalahkan.
Pendidikan politik oleh parpol sangat jauh dari harapan. Kebanyakan tujuan utama para caleg mencaleg adalah duduk di dewan. Masih banyak di antara mereka berorientasi utama ekonomi dan kekuasaan. Segala jalan akan ditempuh, daripada basah, mandi sekalian. Kesempatan datang hanya lima tahun sekali.
Apakah ada caleg yang memegang teguh prinsip pemilu jujur dan adil? Jawabannya ada. Namun adakah mereka berhasil duduk di dewan? Jawabannya ada. Tapi dengan prosentase yang sangat kecil sekali. Hanya tokoh yang dinilai paling istimewa saja oleh masyarakat. Yang telah "berbuat" jauh hari. Bukan caleg dadakan yang tiba tiba berwajah nabi jelang pemilu.
Adakah para pemilih yang tidak tergiur politik transaksional? Jawabannya ada dan banyak. Namun jumlah mereka mungkin bersaing banyak dengan pemilih yang memiliki orientasi transaksional.
Di antara para caleg melekat stigma di benaknya jika ia tidak membeli suara, dia tidak akan dipilih oleh masyarakat. Begitu pula stigma yang melekat di benak sebagian kalangan pemilih; akan datang ke TPS jika mendapat bayaran dalam jumlah tertentu. Di sinilah akar persoalan politik transaksional itu. Macam hukum dagang saja.
Mengapa fenomena tersebut sulit diberantas dari pemilu ke pemilu? Sanksi atau ancaman penyelenggara pemilu seakan selalu diabaikan? Sosialisasi yang menguras kantong negara tidak berhasil?
Hal ini erat kaitannya dengan sumber daya manusia dan tingkat ekonomi masyarakat. Selama urusan perut masih menjadi urusan utama masyarakat, selama itu pula praktik tersebut sulit diatasi. Selama SDM para caleg masih rendah, selama itu pula praktik tersebut terus berlangsung. Hukum suplay akan terus ada selagi masih ada permintaan pasar, berlaku di sini.
Selama akar persoalan (kemiskinan dan rendahnya SDM) belum teratasi, praktik politik transaksional akan terus membumi. Cara mencabut akar tersebut secara ekstrim tentu ada. Pertanyaannya, mampukah negara menganggarkan uang transportasi bagi setiap pemilih yang datang ke TPS untuk mencoblos? (OLP)
