 |
| Foto: Nanda |
Wakil Walikota Pariaman, Mardison Mahyuddin didampingi Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pariaman, Efirizal, mengatakan pemerintah telah berkonsultasi dengan BNN terkait usulan tersebut.
Lebih dari itu, Pemko dan BNK Kota Pariaman telah menyiapkan persyaratan yang diperlukan untuk berdirinya BNNK di Kota Pariaman.
Di antara syarat tersebut, Pemko sedang menyiapkan personil yang dibutuhkan untuk operasional BNNK. Personil dapat diisi oleh anggota kepolisian dan ASN Kota Pariaman.
"Kita sudah menyediakan lahan untuk dibangun kantor BNNK, lahannya telah ada. Kami juga akan siapkan kesedian pengisian pegawainya," kata Mardison, Rabu (20/3).
Menurut Mardison, pengusulan berdirinya BNNK Kota Pariaman tanda keseriusan pemerintahannya memberantas peredaran gelap narkoba di wilayahnya.
Pasalnya, angka kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Pariaman cukup tinggi. Kota Pariaman berada dalam lima besar sebagai daerah paling banyak kasus penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat.
Saat ini, kata dia, Pemko Pariaman hanya berwenang melakukan pencegahan dengan sosialisasi P4GN oleh BNK Kota Pariaman dan Kantor Kesbangpol Kota Pariaman.
Sementara langkah penindakan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, hanya dilakukan tunggal oleh pihak Polres Pariaman.
"Dengan adanya BNNK, upaya penindakannya akan lebih maksimal," lanjut dia.
Mardison juga mengusulkan agar narapidana di Lapas Klas IIB Pariaman dipindahkan ke lapas lain khusus narkoba, untuk menghapus terjadinya peredaran narkoba dalam lapas.
Usulan pemindahan napi kasus narkoba akan dikoordinasikan dengan pihak Lapas Klas IIB Pariaman dan Dirjen Pemasyarakatan Kementrerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.
"Kita akan usulkan juga agar napi kasus narkoba dipindahkan. Mungkin bisa jadi solusi," pungkasnya. (Nanda)
