 |
| Foto: Nanda |
Sejumlah orang saksi dari partai politik memprotes Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) karena banyaknya surat suara yang nyasar ke kotak suara lain.
Sementara saat pemungutan itu, ada anggota KPPS yang bertugas menuntun pemilih untuk memasukkan surat suara sesuai kotak suara masing-masing.
Dalam penghitungan suara, ditemukan 5 lembar surat suara pemilihan DPRD Kota Mandiri di dalam kotak suara pemilihan presiden dan wakil presiden.
Keributan itu dapat teratasi, setelah Pengawas TPS (PTPS) merekomendasikan agar KPPS menyisihkan surat suara yang nyasar.
Panwas TPS meminta agar surat suara pemilihan DPRD Kota Mandiri dimasukkan dalam kotak suara pemilihan DPRD Kota Mandiri dan penghitungan kembali dilanjutkan.
Surat suara nyasar tersebut hanyalah rangkaian simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak 2019 yang digelar Bawaslu Kota Pariaman, Kamis (21/3).
Surat suara nyasar merupakan permasalahan yang sering terjadi saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Hal itu terjadi lantaran anggota KPPS lalai menuntun pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak.
Simulasi tersebut merupakan gambaran nyata aktivitas pemungutan dan penghitungan di TPS. Simulasi tersebut untuk membekali Panwascam yang akan melakukan bimtek pengawasan di TPS kepada Pengawas TPS dan saksi dari peserta pemilu.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pariaman, Riswan, mengatakan simulasi dilakukan untuk memastikan Panwascam memahami mekanisme pemungutan dan penghitungan surat suara pada pemilu 2019.
"Kita membekali Panwascam yang nanti membimtek Panwas TPS dan saksi dari peserta pemilu. Jika tidak memahami aturannya, bagaimana bisa mengawasi tahapan ini," ujarnya.
Dalam simulasi itu, juga ditekankan agar Pengawas TPS memperhatikan daftar pemilih DPT, DPTB 2 dan DPK sebelum kotak suara dibuka.
"Panwas TPS juga harus memastikan jumlah pemilih yang hadir, mamastikan jumlah surat suara yang digunakan," ulasnya.
Riswan mengatakan Panwas memastikan pencatatan hasil penghitungan suara pada formulir C1 plano dilakukan dengan baik. Penulisan data pada formulir tersebut bakal menjadi acuan saat rekapitulasi di tingkat kecamatan.
"Pengisian formulir C1 Plano ini harus bersih, jangan ada data yang salah. Ini perlu pengawasan yang maksimal," pungkasnya. (Nanda)
