 |
| Bawaslu Kota Pariaman lakukan roadshow sosialisasikan APK ke Partai Berkarya. Foto: Nanda |
Sosialisasi "door to door" dilakukan lantaran Bawaslu Kota Pariaman menemukan masih adanya calon legislatif yang belum memahami aturan pemilu 2019 secara utuh. Hal itu dapat diukur dari masih adanya pelanggaran pemilu.
"Masih ada calon yang belum memahami aturan kepemiluan. Pelanggaran, terutama soal Alat Peraga Kampanye (APK) merupakan salah satu indikator jika calon belum paham dengan regulasi yang ada," ujar Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Bawaslu Kota Pariaman, Ulil Amri didampingi Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pariaman, Riky Falantino, Selasa (15/1).
Ia mengatakan informasi dan materi pemilu yang disampaikan Bawaslu Kota Pariaman dan KPU Kota Pariaman kepada perwakilan dan pengurus parpol, kadang kala terputus atau tidak disebarluaskan kepada pengurus dan calon.
"Dengan kita kunjungi seluruh parpol ini, tentu harapannya seluruh calon dan pengurus parpol memahami aturan pemilu," kata dia.
Menurutnya, salah satu pelanggaran yang banyak ditemukan adalah pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan ketentuan lokasi pemasangan, zonasi pemasangan, dan ada pula yang memasang pada pohon.
"Ini juga kita sampaikan kepada parpol dalam road show kali ini. Kita minta pengurus parpol untuk menyampaikan aturan ini kepada calon," ulasnya.
Bawaslu Kota Pariaman, lanjut dia, juga mendorong agar parpol ikut melakukan pengawasan pada pemilu 2019, dengan melaporkan pelanggaran kepada Bawaslu.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Berkarya Kota Pariaman, Azimi Assidiqi menyambut baik sosialisasi yang dilakukan Bawaslu dengan mendatangi parpol. Informasi kepemiluan sampai kepada seluruh calon, kata dia, dapat meminimalisir pelanggaran pemilu.
Ia mengatakan pengurus dan calon Partai Berkarya berkomitmen ikut mengawasi pemilu 2019, pelanggaran akan disampaikan kepada Bawaslu Kota Pariaman.
"Untuk pemasangan APK di titik yang dilarang seperti di pohon, kami akan sampaikan kepada calon untuk ditertibkan secara mandiri," pungkasnya. (Nanda)
