 |
Rombongan berjumlah 17 orang itu dipimpin Mulkan sekaligus Ketua Komisi I di DPRD Kabupaten Banjar. Mulkan mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk mempelajari pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD).
Menurutnya Kota Pariaman dianggap berhasil dalam pengelolaan ADD sehingga mendapat penghargaan dan apresiasi dari The Work Bank (Bank Dunia). Pariaman satu-satunya daerah di Indonesi yang menerima penghargaan dari lembaga independen tersebut.
“Kami ingin studi komparatif terkait dengan pengelolaan dana desa. Kota Pariaman mendapatkan penghargaan oleh Work Bank. Tentunya lembaga independen ini tidak mungkin memberikan penghargaan sembarangan, tanpa adanya kelebihan dari yang lain,” kata Mulkan.
Pada kesempatan itu, selain membahas dana desa, Riza Saputra berkesempatan memaparakan berbagai program unggulan pembangunan Kota Pariaman. Sebagai daerah tujuan wisata, banyak iven yang dilaksanakan oleh pihaknya, baik skala nasional maupun internasional untuk meningkatkan kunjungan wisata.
“Kita mempunyai garis pantai sepanjang 12 km dan bejejer lima pulau yang indah dan cantik sebagai daya tarik wisata. Berbagai iven juga dilaksanakan di sini untuk menarik wisatawan, seperti pesta budaya tabuik, triathlon dan iven TDS (Tour de Singkarak),” kata Riza.
Dikatakan, walaupun pemerintahannya kota, pemerintahan terendah masih mempertahankan pemerintahan desa, tidak seperti kebanyakan daerah lain di Indonsia yang pemerintahan terendanya sudah menggunakan kelurahan.
“Pariaman kota yang unik, walaupun pemerintahannya kota, kita masih memakai pemerintahan desa. Hal ini membawa berkah tersendiri bagi kita, sehingga bisa memperoleh anggaran dana desa dari pusat. Makanya kita pertahankan,” tambahnya.
Terkait pengelolaan dana desa, Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMD Kota Pariaman, Yurnalis, mengatakan Kota Pariaman sudah sejak tahun 2015 mendapatkan anggaran dana desa untuk 55 desa yang ada.
Pengelolaan keungan sudah menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Dalam penggunaan aplikasi tersebut pihaknya selalu didampingi oleh BPKP Provinsi Sumbar.
“BPKP Sumbar guru bagi kami, yang melatih kami dan aparatur desa dalam menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga kami hanya menuruti aturan yang sudah ada. Jadi ketika ada terjadi kendala dan permasalahan, mereka siap membantu,” ulas Yurnalis.
Doni
