Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Kota Pariaman, Jonasri meminta Pemko Pariaman untuk menertibkan parkir liar yang marak saat penyelenggaraan pesta budaya Hoyak Tabuik.
Kata dia, penertiban perlu dilakukan untuk menghindari aksi "premanisme dan pemalakan", karena dapat merusak citra daerah di mata wisatawan yang berkunjung.
"Pemerintah sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan parkir termasuk tarif harga sehingga harus dijalankan dengan tegas," kata Jonasri di Pariaman, Minggu (25/9).
Ia mengatakan para pengelola parkir di luar instansi pemerintah bisa saja menerapkan biaya melebihi standar harga yang telah diatur oleh perda. Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD tersebut menilai setiap penyelenggaraan pesta budaya tabuik, ada saja oknum masyarakat yang sengaja mengelola parkir dengan mengejar keuntungan pribadi.
Selain itu DPRD juga meminta pemerintah agar menentukan dimana saja titik parkir resmi sehingga tidak membinggungkan wisatawan.
"Perlu kejelasan sehingga masyarakat atau wisatawan yang datang tidak dirugikan," ujarnya.
Politisi Partai NasDem tersebut menyebutkan apabila wisatawan merasakan ketidaknyamanan terkait pengelolaan parkir maka akan berimbas kepada sektor pariwisata daerah.
Sementara itu, Wakil Walikota Pariaman Genius Umar mengatakan, tidak menampik bahwa setiap penyelenggaraan pesta tabuik salah satu persoalan yang dihadapi adalah parkir. Keterbatasan lokasi parkir dan meluapnya kunjungan wisatawan merupakan kendala utama saat pesta Hoyak Tabuik.
"Untuk menghadapi persoalan tersebut pemerintah telah menyediakan beberapa lahan parkir alternatif seperti Terminal Muaro Pariaman. Kemudian Dinas Perhubungan akan mewaspadai adanya parkir liar saat Tabuik berlangsung," kata Genius.
TIM
