Laporan Munas Apeksi di Jambi: Banyak Kelurahan Ingin Jadi Desa




Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman, hadiri dalam Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) tahun 2016 di Kota Jambi, Rabu (27/7).

Munas dari tanggal 27 s/d 28 Juli di ballroom Abadi Suite Hotel itu dihadiri oleh Dirjend Otonomi Daerah, Dr. Soemarsono, Gubernur Jamb,i Zumi Zola Zulkifli, Forkopimda Provinsi Jambi dan walikota se-Indonesia.

Walikota Jambi, Syarif Fasha, mengatakan Munas disamping memilih ketua umum Apeksi yang baru juga merancang program 4 tahun ke depan.

"Peserta yang hadir saat ini 89 walikota, dari 98 walikota se-Indonesia, ada 9 walikota berhalangan hadir," kata dia.

Gubernur Jambi, Zumi Zola Zulkifli, pada kesempatan itu menyebut, banyak permasalahan akan dihadapi oleh kota di masa akan datang.

"Terutama masalah demografi. Diprediksi tahun 2025 sebagian besar penduduk Indonesia akan berdomisili di kota. Kita tidak tahu apakah ini anugerah atau bencana," ujar dia.

Dengan persaingan hidup makin ketat, sambung dia, walikota perlu berkolaborasi mengatasi persaingan tersebut agar saling menguntungkan.

Periodisasi dewan pengurus Apeksi adalah 4 tahun sekali. Tahun 2016 adalah akhir periode kepengurusan dewan Apeksi 2012-2016.

Ketua Dewan Pengurus Apeksi, GS Vicky Lumentut menyebut, Munas V Apeksi merupakan forum strategis bagi seluruh anggota Apeksi.

"Munas kali ini memilih dan menetapkan dewan pengurus baru dan program kerja periode 2016-2020 ke depan," ujarnya.

Dirjen Otonomi Daerah, Soemarsono, membahas dampak Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 terhadap kelurahan. Banyak kelurahan mengusulkan jadi desa.

"Sehingga hal ini menjadi pembicaraan serius oleh 3 menteri yakni Bapenas, Kemendagri  dan Kemenkeu," ungkapnya.

Dia berharap Munas Apeksi menghasilkan rekomendasi yang dapat merubah wajah kelurahan ke depan sehingga lurah tidak menuntut jadi desa.

"Bila desa semakin banyak dan jumlah lurah menurun, secara makro menandakan kita turun," imbuhnya.

Terusnya, ke depan kota harus jadi kota pintar (smart city), memiliki e-planing, e budgeting, e-controling, sehingga masyarakat dapat dilayani dengan cepat, tepat dan biaya rendah.

Bulan Agustus atau September sambungnya, Depdagri akan adakan simposium smartcity yang akan dikembangkan ke depan. 10 kota akan ditraning.

"Apeksi hendaknya dapat saling interaksi dengan smartcity," sambungnya.

Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman, katakan Kota Pariaman sudah memulai dan merancang strategi menjadikan Pariaman sebagai kota smartcity.

"Smartcity dikoordinir langsung oleh Dinas Perhubungan dan Kominfo. Ke depan perlu kita tingkatkan dalam bentuk e-planing, e-budgeting dan e-controling," katanya.

Munas V Apeksi bertajuk strategy pelaksanaan otonomi pasca UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, juga menggelar diskusi panel, sidang pleno, laporan kegiatan 2015 dan rencana program 2017 oleh masing-masing komwil.

Persoalan peralihan kewenangan pendidikan setingkat menengah atas dari pemerintahan kota/kabupaten ke pemerintah provinsi menjadi tajuk utama pembahasan Munas ke V Apeksi 2016.

Selan itu persoalan yang dibicarakan dalam ajang munas juga mengkritisi UU no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

TIM