Ketua DPRD Kota Pariaman Drs. Mardison Mahyuddin, MM dalam wawancara khusus melalui sambungan telepon, Selasa (13/10) menuturkan tidak ingin mencampuri kinerja struktural eksekutif, tapi berkewajiban mendengarkan aspirasi masyarakat. Karena kinerja DPRD yang sesungguhnya adalah mewakili suara masyarakat.
Karena fenomena failur of society (gagalnya tatanan sosial) tidak terlepas juga dari contoh teladan dari eksekutif dan legislatif sebagai parameter utama yang menjadi sorotan publik, disamping peran tokoh masyarakat, alim ulama, niniak mamak, pemuda, hingga penegak hukum dan instansi vertikal lainnya sebagai tolok-ukur penting lainnya.
"Absurd (konyol) jika itu luput dari pengawasan kita," kata dia.
"Maraknya peredaran narkoba, orgen tunggal hingga larut malam ajang pesta narkoba, pemakai narkoba, judi, tawuran pelajar membuat kita harus berbenah diri bersama-sama. Kita cari akar masalahnya dengan jernih, satu haluan, kemudian dengan melibatkan seluruh komponen yang ada kita buat kebijakan dan lakukan aksi nyata di lapangan. Peran camat, lurah dan kepala desa terhadap masyarakat perlu ditingkatkan dalam hal ini, karena mereka ujung tombak dalam sebuah sistem pemerintahan demokrasi," kata Mardison.
Dia menambahkan, kompas moral masyarakat Pariaman tidak boleh lari dari akidah, harus dibangun sedari dini. Guru-guru di sekolah disamping mengajarkan materi reguler diharapkan pula tanggungjawab lainnya sebagai bagian dari elemen masyarakat itu sendiri dengan menanamkan prinsip moral kepada siswa saat mengajar. Juga peran orangtua di rumah perlu ditingkatkan karena di zaman lajunya teknologi informasi seperti saat ini, anak-anak rentan terkontaminasi.
Dia mengakui, akhir-akhir ini baik itu eksekutif, legislatif sebagai sorotan publik utama belum maksimal memberikan teladan yang baik sebagai acuan masyarakat apalagi generasi muda. Karena ulah segelintir oknum, sebutnya, marwah lembaga dipertaruhkan.
Meski Mardison tidak menyebut nama, sebagaimana diketahui masyarakat di pemberitaan media, salah seorang pejabat eselon III di Pemko Pariaman tertangkap tangan dengan tuduhan bandar judi togel.
"Oleh sebab itu kita harus intropeksi diri. Agar ke depan hal serupa tidak terulang kembali, mari sama-sama kita perketat pengawasan. Ini maaf, narkoba yang menjadi biang dari segala kejahatan bisa penggunanya di mana saja, baik oknum di DPRD, Pemko Pariaman, dan instansi vertikal lainnya," ungkap Mardison.
Untuk itu, menurutnya sudah saatnya dilakukan intervensi (kontrol mengikat) dengan test urine yang dilakukan oleh lembaga independent kepada seluruh aparatur pemerintahan dan anggota DPRD. Hasilnya pun harus diumumkan kepada publik, selain sanksi administrasi.
"Test urine mendadak agar tidak diakali. Yang positif pengguna narkoba harus ditindak sesuai aturan karena oknum inilah potensial susspect (calon tersangka) yang akan melucuti wibawa sebuah lembaga pemerintahan," tegas Mardison.
Disamping itu, sebagaimana dia sebut sebelumnya, pilar kearifan lokal harus dibangun. Seluruh elemen masyarakat harus sinergi dengan pemerintahan (eksekutif dan legislatif) dalam rangka pencegahan morallity breakdown (kehancuran moral) agar cita-cita masyarakat Pariaman yang madani tercapai. Membangun hierarki sosial minangkabau sesungguhnya.
"Itu bisa diaktifkan. Saya setuju dengan pendapat Walikota Mukhlis dan Wawako Genius Umar. Intervensi sosial adalah bagian tanggungjawab pemerintahan kepada masyarakat yang posisinya dilayani bukan di perintah. Setelah itu baru kita bangun anggarannya, baik stimulasi sosial building (membangun karakter sosial dengan alokasi anggaran) maupun penetrasi melalui lembaga-lembaga seberti BNN Kota Pariaman. DPRD siap menambah anggarannya baik struktural seperti Satpol-PP maupun non struktural BNN Kota Pariaman," tandas Mardison mengakhiri.
OLP
