PARIAMAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Pariaman menutup Gladi Kesiapsiagaan Bencana Gempabumi dan Tsunami 2026 di Kota Pariaman, Rabu (30/9/2026), dengan penekanan agar hasil simulasi diterjemahkan menjadi kebijakan, penganggaran dan penguatan sistem penanggulangan bencana.
Puncak gladi berlangsung di Lapangan Parkir Josal Football Academy, Dusun Sirambang, Desa Cubadak Air Utara, Kecamatan Pariaman Utara. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 29-30 September, ditutup Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah bersama Wali Kota Pariaman Yota Balad dan Sekretaris Utama BNPB Rustian.
Hadir pula Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi, Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Erasukma Munaf dan Kepala Pelaksana BPBD Kota Pariaman Ferry Ferdian Bagindo Putra.
Yota mengatakan latihan tersebut penting untuk menguji kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam merespons gempa dan tsunami. Menurut dia, bencana tidak dapat dicegah, tetapi dampaknya dapat dikurangi melalui kesiapsiagaan yang terlatih.
“Gladi simulasi ini adalah kunci keselamatan kita. Melalui latihan ini, kita bisa mengasah naluri, melatih refleks dan memahami jalur evakuasi secara tepat,” kata Yota.
Ia mengatakan kepanikan dapat memperbesar risiko saat bencana terjadi karena masyarakat tidak mengetahui tindakan yang harus dilakukan. Karena itu, latihan evakuasi perlu dilakukan secara nyata dan berkelanjutan.
“Anggaplah situasi hari ini sebagai kondisi yang nyata, karena setiap langkah kaki yang kita ayunkan menuju titik kumpul bisa jadi adalah langkah yang akan menyelamatkan nyawa kita, keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita di masa depan,” ujarnya.
Rustian mengatakan gladi bukan tujuan akhir, melainkan sarana menemukan kesenjangan dalam kesiapsiagaan. BNPB, kata dia, mendorong pemerintah daerah menggunakan hasil evaluasi sebagai bahan perencanaan pembangunan dan penganggaran.
“Temuan dari gladi harus diterjemahkan menjadi kebutuhan konkret. Dengan kata lain, kesiapsiagaan bukan sekadar kegiatan, tetapi harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan,” kata Rustian.
Menurutnya, masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan lokasi kejadian pada menit-menit awal bencana sehingga harus memiliki kemampuan sebagai first responder. Sistem penanggulangan bencana, kata Rustian, tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah.
Ia menyebut TNI, Polri, BPBD, rumah sakit, instansi teknis, dunia usaha dan relawan juga harus memiliki kesiapan dan koordinasi yang jelas.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan keberhasilan gladi tidak diukur dari seberapa rapi skenario dijalankan, tetapi dari seberapa banyak pembelajaran yang diperoleh untuk memperbaiki kesiapsiagaan.
Mahyeldi menetapkan enam tindak lanjut dari rangkaian Table Top Exercise (TTX), Command Post Exercise (CPX) dan Field Training Exercise (FTX). Pertama, seluruh hasil evaluasi harus didokumentasikan dan ditindaklanjuti. Kedua, sistem komando dan koordinasi antarinstansi diperkuat.
Ketiga, sistem komunikasi kedaruratan harus terus diuji. Keempat, pemerintah kabupaten dan kota membawa hasil pembelajaran gladi ke daerah masing-masing. Kelima, keterlibatan masyarakat diperluas. Keenam, kesiapsiagaan harus dibangun sebagai budaya, bukan hanya program.
Mahyeldi juga menekankan bahwa gempa dan tsunami tidak mengenal batas administrasi. Karena itu, kerja sama lintas kabupaten dan kota serta koordinasi dengan BNPB, BMKG, Kantor Pencarian dan Pertolongan, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, organisasi kemanusiaan dan relawan perlu terus diperkuat.
“Ketika terjadi bencana, yang paling utama bukan lagi ego sektoral atau batas kewenangan tetapi keselamatan masyarakat,” kata Mahyeldi.
Gladi di Pariaman menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan Sumatera Barat yang memiliki wilayah pesisir dengan potensi ancaman gempa bumi dan tsunami. Evaluasi kegiatan selanjutnya diharapkan menjadi dasar untuk memperbaiki sistem respons sebelum bencana terjadi. (*)
