Pariaman - Pemerintah Kota Pariaman memperoleh 609 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada 2026, yang bersumber dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta dukungan legislatif dan pemerintah daerah.
Wali Kota Pariaman Yota Balad meninjau pelaksanaan program tersebut di Desa Pakasai, Kecamatan Pariaman Timur, dan Desa Sikapak Timur, Kecamatan Pariaman Utara, Jumat sore (28/8/2026).
“Alhamdulillah, Pemerintah Kota Pariaman mendapatkan total sebanyak 609 BSPS. Pada tahap I sampai III, Kota Pariaman mendapatkan bantuan 300 BSPS, dan tahap IV sebanyak 309 BSPS sampai akhir tahun 2026,” kata Yota.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri PKP Maruarar Sirait atas dukungan terhadap program tersebut.
Menurut Yota, setiap unit BSPS mendapat bantuan senilai Rp20 juta. Bantuan berasal dari Kementerian PKP, Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPR RI Andre Rosiade dan usulan Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy.
Rinciannya, tahap I mencakup 129 penerima manfaat melalui Kementerian PKP, tahap II sebanyak 23 penerima melalui Pokir Anggota DPR RI Andre Rosiade, dan tahap III sebanyak 148 penerima melalui Kementerian PKP.
Sementara tahap IV mencakup 309 penerima manfaat berdasarkan usulan Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy. Pemko Pariaman telah menerima informasi tersebut dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III Kementerian PKP.
Yota mengatakan pelaksanaan tahap I hingga III saat ini berlangsung di sejumlah lokasi, sementara sebagian lainnya telah selesai. Untuk tahap IV, proses telah memasuki verifikasi lapangan dan masih menunggu pembentukan tenaga fasilitator oleh BP3KP Sumatera III.
Program BSPS, kata Yota, diharapkan dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kota Pariaman. Pemerintah juga mendorong penggunaan skema Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau tender rakyat dalam pelaksanaannya.
Menurutnya, skema tersebut memungkinkan manfaat ekonomi program tidak hanya diterima pemilik rumah, tetapi juga melibatkan tukang, toko bangunan, tenaga pendamping dan jasa angkutan sehingga perputaran uang tetap berada di daerah.
“Kami berharap, dengan adanya program BSPS ini, rumah yang tidak layak huni di Kota Pariaman sudah jauh berkurang. Mulai dari tukang, toko bangunan, pendamping sampai sopir angkutan akan memperoleh manfaat dari program ini,” ujarnya.
Yota mengatakan bantuan Rp20 juta per unit belum cukup untuk membiayai pembangunan rumah hingga selesai sehingga membutuhkan dukungan masyarakat melalui semangat gotong royong.
Ia juga meminta kepala desa dan lurah mendata warga yang belum mendapatkan BSPS dan berkoordinasi dengan Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim dan LH) untuk diusulkan dalam program 2027.
Dalam kunjungan tersebut, Yota meninjau tiga rumah penerima BSPS. Di Desa Pakasai, progres pembangunan mencapai sekitar 20 persen, sedangkan di Desa Sikapak Timur masing-masing mencapai 50 persen dan 100 persen.
Salah seorang penerima manfaat di Desa Pakasai, Jermi Yoyo Hendra, mengatakan bantuan tersebut membuat keluarganya lebih tenang karena kondisi rumah kini telah diperbaiki.
Ia mengatakan sebelumnya khawatir rumah mengalami kebocoran ketika hujan turun. Setelah mendapat bantuan, keluarganya dapat beristirahat dengan lebih nyaman di rumah yang dinilai sudah layak huni. (*)
