Pariamantoday #sketsa - Di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah, ada cara lain untuk membaca keberhasilan sebuah pemerintahan, bukan dari besar-kecilnya belanja yang tercatat dalam APBD, melainkan dari seberapa jauh pemerintah daerah itu mampu menarik sumber daya dari luar kas daerahnya sendiri.
Data yang sudah diverifikasi hingga 14 Agustus 2026 menunjukkan, di bawah kepemimpinan Wali Kota Yota Balad dan Wakil Wali Kota Mulyadi, Kota Pariaman berhasil membawa pulang sedikitnya Rp41,251 miliar dalam bentuk program dan bantuan non-APBD, belum termasuk nilai bantuan alat dan mesin pertanian, dan belum menghitung proposal infrastruktur yang pekerjaan fisiknya masih berjalan. Dari jumlah itu, sekitar Rp34,44 miliar berasal langsung dari kementerian atau APBN.
Program dengan nilai terbesar adalah revitalisasi 39 satuan pendidikan, 29 sekolah dasar, enam SMP, dan empat PAUD senilai sekitar Rp25 miliar, bersumber dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pekerjaannya mencakup ruang kelas, perpustakaan, ruang administrasi, toilet, hingga penataan lingkungan sekolah. Per 20 Juli 2026, progres keseluruhan telah mendekati 90 persen, dengan target rampung pada Agustus ini.
Di sektor perumahan, program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2026 menyasar 584 unit, masing-masing mendapat alokasi sekitar Rp20 juta hingga Rp17,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang. Total nilai indikatifnya sekitar Rp11,68 miliar, terkumpul dari empat sumber berbeda. 129 unit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Rp2,58 miliar), 23 unit dari aspirasi anggota DPR RI (Rp460 juta), 309 unit dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Rp6,18 miliar), dan 123 unit tambahan dari Kementerian PKP (Rp2,46 miliar). Angka ini adalah nilai alokasi. Penyelesaian fisik seluruh 584 unit tetap memerlukan pembuktian lewat daftar penerima dan berita acara.
Sektor keluarga berencana menerima DAK sebesar Rp2,4 miliar dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Sumatera Barat pada Maret 2025, untuk memperluas akses dan kualitas layanan KB. Sementara di sektor pertanian, 18 kelompok tani menerima bantuan alat dan mesin dari Kementerian Pertanian melalui dukungan anggota DPR RI. 11 hand sprayer, lima traktor roda dua, satu traktor roda empat, dan satu rice transplanter yang seluruhnya telah diserahkan.
Pada 12 Agustus 2026, dua hari sebelum data ini dirilis, Kota Pariaman menerima bantuan pemerintah pusat senilai Rp2 miliar setelah meraih penghargaan terbaik tingkat regional Sumatera untuk kategori akses dan kualitas layanan kesehatan. Bantuan itu diserahkan langsung kepada Wali Kota Yota Balad.
Angkanya memang tidak besar dibanding proyek revitalisasi sekolah. Tetapi ada pesan yang lebih penting dari nominal itu sendiri, yakni kinerja pelayanan publik yang baik ternyata bisa berbuah konsekuensi fiskal. Ketika kualitas layanan diakui, pemerintah daerah tidak hanya pulang membawa piagam, tapi juga sumber daya untuk memperkuat layanan berikutnya.
Tidak semua yang diajukan sudah menjadi milik Kota Pariaman. Proposal senilai Rp92-93 miliar untuk pengendalian Sungai Batang Mangor, pembangunan jalan, GOR Sutan Radjo Bujang, GOR Pauh, rehabilitasi irigasi, revitalisasi drainase, shelter, dan seawall masih berstatus progres. Pembangunan pasar basah masih dalam tahap tindak lanjut permintaan dukungan APBN. Usulan 1.912 unit RTLH tambahan dan rumah susun negara bagi ASN berpenghasilan rendah pun masih dalam proses pengusulan.
Balad–Mulyadi tidak menggabungkan angka-angka yang belum pasti ini ke dalam klaim capaian, sebuah kehati-hatian yang, jika dibandingkan dengan kecenderungan umum pejabat daerah membesarkan proyeksi menjadi prestasi.
Seorang kepala daerah tidak hanya bekerja dengan APBD, tapi juga lewat jejaring kementerian, lembaga, DPR RI, pemerintah provinsi, dan berbagai skema transfer pusat. Jejak yang terlihat hingga pertengahan Agustus 2026 menunjukkan upaya konsisten untuk membuka jalur-jalur itu bagi Kota Pariaman. 39 sekolah, 584 rumah, 18 kelompok tani, dan satu penghargaan kesehatan yang berujung bantuan tunai, semuanya berasal dari luar kas daerah.
Pekerjaan rumah tetap ada. Sekolah harus benar-benar dituntaskan. RTLH harus dibuktikan penyelesaiannya satu per satu. Bantuan pusat harus dikawal sampai benar-benar menjadi manfaat di lapangan. Proposal infrastruktur harus diperjuangkan hingga berubah dari dokumen menjadi kontrak dan pekerjaan fisik.
Namun sampai 14 Agustus 2026, satu hal sudah cukup jelas bahwa pembangunan Kota Pariaman di era Balad–Mulyadi tidak sepenuhnya bergerak dari dalam APBD. Sebagian modalnya datang dari kemampuan pemerintah kota membuka akses ke pusat, dan dalam pemerintahan modern, kemampuan menarik "investasi pusat" semacam itu bukan catatan kaki. Ia bagian dari kinerja itu sendiri. (OLP)
