Lobi Hotel Acacia, Jakarta, bukan ruang yang lazim melahirkan percakapan tentang tata kelola anggaran daerah. Malam itu, topiknya justru batu akik.
Saya tak menyangka, pria yang duduk di hadapan saya, humoris, tenang, cermat memilih kata, adalah Bupati Bengkulu Selatan periode 2025–2030, H. Rifai Tajudin.
Ia memulai pembicaraan dengan cerita tentang batu lumuik Sungai Dareh. Tentang hijau yang menyerupai zamrud. Lalu beralih ke ruby dan safir yang juga ia koleksi. Di pergelangan tangan kirinya melingkar gelang perak buatan pengrajin lokal, beratnya lebih dari 100 gram. Bukan aksesori gaya hidup, melainkan semacam pernyataan nilai tidak lahir dari gemerlap, melainkan dari proses.
“Saya dapat di Dharmasraya,” katanya. “Waktu berkunjung ke Sumbar, mengantarkan bantuan bencana banjir ke Padang Pariaman, Maninjau, dan beberapa daerah lainnya.”
Kalimat itu bukan basa-basi. Ia bercerita dengan konteks.
Bengkulu Selatan memiliki 11 kecamatan dengan APBD sekitar Rp800 miliar per tahun. Pendapatan Asli Daerah hanya Rp80 miliar. Rasio yang tidak ideal bagi kepala daerah yang ingin bergerak cepat dan leluasa.
Rifai tidak menutupinya. Ia justru menjadikannya titik tolak kebijakan.
Salah satu keputusan awalnya sebagai bupati adalah mengalihkan anggaran mobil dinas menjadi dua unit mobil pengangkut sampah. “Yang mendesak itu kebersihan kota. Mobil saya masih Innova dari bupati sebelumnya,” ujarnya datar, tanpa dramatisasi.
Sebagai Ketua PAN Bengkulu Selatan, ia paham arti jaringan. Daerah dengan PAD kecil, menurutnya, tak mungkin hanya mengandalkan kekuatan internal. Dalam tahun pertama kepemimpinannya, ia mengamankan dana pusat sekitar Rp10 miliar untuk pembangunan jembatan dan jalan.
“Kalau kita tidak proaktif ke pusat, daerah akan stagnan,” katanya.
Kariernya bukan karier instan. Ia pernah menjadi lurah. PNS hingga pensiun. Anggota DPRD. Dua periode wakil bupati. Ia mengenal birokrasi dari bawah, bukan hanya dari meja rapat.
Menariknya, saat resmi menjabat bupati, ia tidak melakukan pembersihan pejabat yang berbeda pilihan politik. Tidak ada aksi balas jasa, tidak ada pencopotan emosional.
“Pilkada selesai, kompetisi selesai. Sekarang kerja,” ucapnya singkat.
Dalam politik lokal, sikap seperti itu tidak selalu populer. Tetapi Rifai tampaknya lebih memilih stabilitas kerja ketimbang tepuk tangan sesaat.
Dari obrolan tentang batu akik di lobi hotel itu, saya melihat pola yang konsisten. Ia mengumpulkan batu karena tahu nilainya lahir dari tekanan dan waktu. Ia memimpin daerah dengan cara serupa: mengakui keterbatasan, mencari celah peluang, dan menghindari konflik yang tak perlu.
Tidak semua kepala daerah nyaman berbicara angka secara terbuka. Tidak semua pula rela mengalah pada simbol kekuasaan demi dua mobil sampah.
Rifai memilih jalan yang lebih tenang. Bukan jalan yang bising tetapi jalan yang, jika dijaga konsisten, bisa meninggalkan jejak positif. (OLP)
