Pariaman - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Infrastruktur Pascabencana guna menyempurnakan data kerusakan serta kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum terakomodasi dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Sumatera Barat.
Rakor yang berlangsung di Auditorium Gubernuran, Padang, Jumat malam (30/1/2026), dipimpin langsung Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, para direktur dan kepala balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum beserta mitra kerja, seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, pimpinan OPD provinsi dan kabupaten/kota, serta instansi vertikal terkait.
Wali Kota Pariaman Yota Balad turut menghadiri rakor yang dimoderatori Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sumbar, Adib Alfikri. Dalam pertemuan itu, Yota Balad menyampaikan bahwa rakor merupakan tindak lanjut penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat pada akhir 2025, di mana Kota Pariaman menjadi salah satu daerah terdampak.
“Rakor ini menjadi bagian dari upaya percepatan penanganan pascabencana. Kota Pariaman telah mengusulkan pemulihan infrastruktur melalui R3P kepada pemerintah pusat,” ujar Yota Balad.
Ia menambahkan, percepatan pemulihan pascabencana membutuhkan kolaborasi lintas pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota.
“Dengan sinkronisasi data dari pusat, provinsi, dan daerah, seluruh data kerusakan infrastruktur yang telah diverifikasi diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa dokumen R3P Sumatera Barat telah rampung dan sebelumnya telah diserahkan kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, rakor tersebut digelar untuk memastikan tidak ada kebutuhan daerah yang terlewatkan.
“Rakor ini bukan untuk menyusun ulang R3P, tetapi untuk melakukan penyempurnaan dan pemutakhiran data apabila masih terdapat kebutuhan daerah yang belum tercantum dalam dokumen yang telah diserahkan,” ujar Mahyeldi.
Berdasarkan dokumen R3P, total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat mencapai Rp18,9 triliun, yang mencakup pemulihan infrastruktur, layanan dasar, serta penguatan ketangguhan daerah ke depan.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyatakan bahwa Sumatera Barat termasuk provinsi yang paling cepat menyusun dan menyerahkan dokumen R3P ke pemerintah pusat.
“R3P Sumbar sudah ditandatangani dan diserahkan lebih cepat dibandingkan provinsi lain. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam penanganan pascabencana,” kata Andre.
Ia menegaskan bahwa apabila masih terdapat data yang belum tercantum dalam R3P, maka akan disusulkan melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Usulan dana rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp18,9 triliun saat ini sedang dalam proses di tingkat pusat. Kami akan terus mengawal agar kebutuhan daerah benar-benar terakomodasi,” ujarnya. (*)
