Pariaman - Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi membuka uji publik dan penyepadanan data hasil pendataan serta verifikasi kerusakan rumah akibat bencana cuaca ekstrem tahun 2025 di Aula Balai Kota Pariaman, Senin (26/1/2026).
Mulyadi mengatakan bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Pariaman beberapa waktu lalu telah menyebabkan kerusakan signifikan, terutama pada permukiman warga. Pemerintah daerah, kata dia, telah melakukan pendataan dan verifikasi di lapangan, namun hasilnya perlu diuji secara terbuka kepada publik.
“Uji publik ini penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Kami ingin memastikan data yang dihimpun benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan, tanpa ada yang terlewat atau disembunyikan,” ujar Mulyadi.
Ia menambahkan, uji publik juga bertujuan memastikan keadilan dalam pengelompokan tingkat kerusakan rumah, mulai dari rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat, sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, data tersebut akan disepadankan dengan data kependudukan untuk menghindari duplikasi dan kesalahan identitas.
Berdasarkan data sementara, sebanyak 22 unit rumah di Kota Pariaman tercatat akan direlokasi. Di Kecamatan Pariaman Tengah terdapat satu rumah rusak ringan. Kecamatan Pariaman Utara mencatat tiga rumah terdampak, terdiri dari satu rusak ringan dan dua rusak sedang, dengan dua unit di antaranya direlokasi.
Kecamatan Pariaman Selatan menjadi wilayah terdampak terparah dengan 14 rumah rusak, terdiri dari empat rusak ringan, satu rusak sedang, dan sembilan rusak berat, dengan delapan unit harus direlokasi. Sementara di Kecamatan Pariaman Timur terdapat empat rumah rusak ringan, dengan dua unit direlokasi.
Mulyadi mengatakan data yang telah melalui uji publik dan dinyatakan valid akan segera ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota sebagai dasar penyaluran bantuan stimulan kepada warga terdampak.
“Kepastian data akan mempercepat penyaluran bantuan agar dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” katanya.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah terkait, camat, lurah dan kepala desa wilayah terdampak, serta tokoh masyarakat dan warga korban bencana. (*)
