Jakarta - Wali Kota Pariaman Yota Balad melakukan audiensi dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial RI, Robben Rico, membahas berbagai program bantuan sosial bagi masyarakat Kota Pariaman. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
“Hari ini kami bertemu dengan Pak Sekjen Kemensos untuk membahas sejumlah aspek terkait sarana, prasarana, serta program bantuan sosial yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Pariaman,” ujar Yota Balad.
Audiensi tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan program-program sosial yang bersumber dari Kementerian Sosial.
Beberapa agenda penting yang dibahas meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Universal Health Coverage (UHC), Bantuan Lumbung Sosial, bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas, serta pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Pariaman.
Terkait PKH, Yota menegaskan pentingnya menjaga agar efisiensi anggaran nasional tidak berdampak pada pengurangan jumlah penerima manfaat di Pariaman.
“Bantuan PKH ini sangat vital bagi masyarakat berpenghasilan rendah di daerah kami. Kami berharap agar alokasi dan penerima tetap terjaga, meski terjadi penyesuaian anggaran,” jelasnya.
Dalam pembahasan Universal Health Coverage (UHC), Yota menyampaikan usulan agar peserta BPJS Kesehatan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang dibiayai pemerintah daerah dapat dialihkan ke skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, mengingat Kota Pariaman mengalami pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Selain itu, Wako juga mengajukan permohonan Bantuan Lumbung Sosial kepada Kemensos, mengingat Pariaman merupakan daerah rawan bencana yang berada di zona merah Mentawai Megathrust.
“Ketersediaan lumbung sosial sangat penting bagi kesiapsiagaan kami dalam menghadapi potensi bencana alam,” tegasnya.
Tak hanya itu, Yota juga menyoroti kebutuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas, seperti kursi roda, alat bantu dengar, dan tongkat. Ia berharap Kemensos dapat menyalurkan dukungan tersebut bagi warga yang membutuhkan di Kota Pariaman.
Pada bagian akhir, Wako menyampaikan perkembangan usulan pembangunan Sekolah Rakyat yang telah diajukan ke Kemensos.
“Kami telah melalui seluruh tahapan administrasi yang diminta. Harapan kami, Sekolah Rakyat di Pariaman dapat terealisasi pada tahun 2026, sebagai pusat pendidikan inklusif dan sarana pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Yota Balad didampingi Plt. Kepala BPKPD Kota Pariaman Willy Firmadian, Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Rozy Koesmadi, serta jajaran pejabat terkait. (*)
