Pariaman – Wali Kota Pariaman, Yota Balad, melakukan pertemuan resmi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, di Jakarta, Kamis (18/9/2025). Pertemuan yang turut dihadiri Wakil Menteri KKP, Didit Herdiawan Ashaf, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, itu dimanfaatkan Yota untuk menyampaikan sejumlah usulan strategis terkait pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kota Pariaman.
Sebagai daerah maritim, Kota Pariaman memiliki garis pantai dan perairan laut yang menjadi penopang utama perekonomian masyarakat pesisir. Ribuan nelayan menggantungkan hidup pada sektor ini, namun keterbatasan infrastruktur dan sarana modern kerap menjadi kendala dalam meningkatkan produktivitas serta daya saing hasil tangkapan.
Dalam paparannya, Yota Balad mengajukan proposal pembangunan sejumlah fasilitas penting, mulai dari dermaga apung, kapal katamaran, cold storage, cool box, hingga perangkat GPS ikan. Selain itu, ia juga mengusulkan bantuan untuk sarana perikanan tangkap, pengembangan kolam budidaya ikan air tawar, pabrik es, serta pembangunan kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
“Kampung Nelayan Merah Putih kami rancang sebagai kawasan perikanan modern dan terintegrasi, dari hulu ke hilir. Tujuannya jelas, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, mengubah desa nelayan tradisional menjadi lebih produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” jelas Yota.
Ia menambahkan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan nasional. “Pertanian, peternakan, dan perikanan adalah tiga pilar penting yang harus diperkuat. Kota Pariaman ingin berkontribusi pada kemandirian pangan nasional melalui optimalisasi potensi laut yang dimiliki,” katanya.
Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, menyambut baik gagasan tersebut. Menurutnya, usulan yang diajukan Kota Pariaman sejalan dengan program pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi biru (blue economy), yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.
“Kami akan mempelajari proposal ini dan melihat peluang sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Penguatan nelayan kecil memang menjadi prioritas kami,” ujar Sakti.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, yang turut hadir, menegaskan komitmennya untuk ikut mengawal realisasi program tersebut.
“Pariaman memiliki potensi besar, tinggal bagaimana kita memastikan agar pemerintah pusat memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk regulasi maupun anggaran,” katanya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal terwujudnya sejumlah infrastruktur vital yang dapat mengangkat taraf hidup nelayan dan memperkuat posisi Kota Pariaman sebagai salah satu pusat ekonomi maritim di Sumatra Barat. (*)
