Sumatera Barat – PariamanToday.com
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ir. M. Shadiq Pasadigoe, menggelar kegiatan reses masa sidang ketiga tahun 2025 dengan menyambangi berbagai daerah di Sumatera Barat, termasuk Kota Padang, Padang Panjang, Kota Solok, dan Kabupaten Tanah Datar.
Selama sembilan hari, dari 28 Mei hingga 5 Juni 2025, Shadiq turun langsung ke masyarakat untuk mendengarkan keluhan, harapan, dan masukan terkait pembangunan dan layanan publik, bagian dari tugas konstitusional parlemen.
Mengunjungi sejumlah lokasi strategis seperti Kelurahan Jati Baru dan Pasir Jambak di Kota Padang, serta berbagai nagari di Tanah Datar seperti Baringin, Minangkabau, Lima Kaum, dan Simpuruik, Shadiq mencatat beragam isu mendesak yang dihadapi warga.
“Reses ini menjadi momentum penting untuk mendengar langsung denyut nadi masyarakat,” ujar Shadiq saat berdialog dengan tokoh masyarakat di Nagari Minangkabau.
“Banyak keluhan yang disampaikan, mulai dari konflik agraria, kebutuhan bantuan hukum, hingga perlindungan anak dan perempuan.”
Aspirasi dan Isu Utama
Beberapa isu yang paling sering disampaikan masyarakat selama reses meliputi:
Penyelesaian konflik tanah ulayat dan percepatan proses sertifikasi tanah
Pendirian Pos Bantuan Hukum di tingkat nagari
Edukasi hukum untuk pelajar dan tokoh adat
Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga
Kejelasan hukum atas tanah wakaf dan tanah garapan
Sejumlah warga mengapresiasi kehadiran langsung wakil rakyat yang dinilai membuka ruang dialog yang jujur dan konstruktif. Seorang tokoh adat di Nagari Lima Kaum menyampaikan harapan agar Shadiq menjadi jembatan antara rakyat dan pusat kekuasaan.
“Kami ingin wakil kami di Senayan menjadi jembatan keadilan, terutama dalam persoalan pertanahan dan hukum adat. Kehadiran Pak Shadiq sangat kami hargai,” katanya.
Komitmen di Tingkat Nasional
Shadiq, yang duduk di Komisi III DPR RI, menegaskan bahwa seluruh aspirasi tersebut akan dibawa ke tingkat pusat untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Hukum dan HAM.
“Tugas kita bukan sekadar hadir, tapi menyuarakan, memperjuangkan, dan memastikan rakyat didengar dan dilindungi,” tegasnya.
Kegiatan reses ditutup dengan silaturahmi bersama tokoh adat, pemuda, dan perempuan di Nagari Simpuruik pada 5 Juni. Suasana hangat dan penuh harapan menandai akhir rangkaian kunjungan, yang disebut banyak pihak sebagai bentuk nyata demokrasi yang menyentuh akar rumput. (Dion)
