Pariaman – Pemerintah Kota Pariaman berkomitmen mengaktifkan kembali seluruh fasilitas pengolahan sampah yang tersebar di empat titik di kota itu, setelah sebagian besar unit mangkrak sejak selesai dibangun antara 2021 dan 2022.
Langkah ini dilakukan untuk menekan volume sampah yang mencapai 30 ton per hari, sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, mengatakan bahwa dengan berfungsinya fasilitas tersebut, setidaknya 50 persen sampah harian bisa diolah menjadi produk bernilai, seperti kompos, pakan magot, hingga material daur ulang.
"Paradigma pemerintah tak boleh semata mencari untung. Fokus kita adalah pelayanan publik, keberlanjutan, dan pemulihan nilai lingkungan," kata Mulyadi dalam peninjauan lapangan, Senin (3/6).
Fasilitas Terbesar Masih Terbengkalai
Dari keempat fasilitas, yang terbesar berada di Desa Tungkal Utara, dengan kapasitas pengolahan hingga 10 ton per hari. Meski telah rampung pada 2021 lewat pendanaan hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, fasilitas ini belum pernah beroperasi penuh. Saat ini, kondisinya nyaris terbengkalai.
"Sejak dibangun, fasilitas ini baru sebatas uji coba saja," ujar Mulyadi.
Dari pantauan wartawan di Tungkal Utara, dua mesin vital bahkan disita penyedia jasa lokal akibat sengketa pembayaran proyek, yang dilakukan lewat penunjukan langsung dari kementerian pusat. Kontraktor proyek dilaporkan telah meninggalkan lokasi tanpa penyelesaian kewajiban finansial.
Masalah serupa terjadi di unit pengolahan sampah di Desa Balai Naras. Kepala desa setempat, Ridwan A., menyatakan bahwa unit tidak pernah berjalan karena minimnya kesiapan sumber daya manusia dan nihilnya alokasi anggaran dari pihak desa.
“Kami berharap operasionalnya bisa diserahkan ke pihak ketiga oleh Pemko, dan tadi sudah kami sampaikan langsung kepada Pak Wawako,” kata Ridwan.
Inventarisasi dan Perbaikan Sistemik
Pemerintah kota kini melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap kondisi mesin dan infrastruktur yang tersedia. Pemeriksaan teknis akan dilakukan oleh mekanik independen untuk memastikan unit masih layak jalan.
Selain itu, disiapkan skema pelatihan SDM dan pembukaan jalur pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepala Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Pariaman, Ferry Abidin, menyebutkan bahwa konsep dasar dari sistem pengolahan sampah ini bukan hanya untuk mengurangi volume limbah, namun juga menciptakan rantai ekonomi sirkular.
“Sampah organik akan diproses menjadi kompos dan pakan magot, sementara magot sendiri bisa dijual sebagai pakan ternak. Untuk sampah non-organik seperti plastik, logam dan kaca, kita arahkan ke daur ulang melalui pengepul,” jelas Ferry.
Potensi Ekonomi dan Tantangan Struktural
Jika berhasil beroperasi, Wakil Walikota Mulyadi meyakini proyek ini bukan hanya akan mengurangi ketergantungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di kawasan Tungkal Selatan, tapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan desa melalui pengolahan berbasis ekonomi rakyat.
Namun ia menyebutkan bahwa keberhasilan proyek ini bergantung pada kebijakan anggaran yang konsisten dan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengadaan.
Pemerintah Kota Pariaman menargetkan seluruh fasilitas bisa mulai beroperasi bertahap paling lambat akhir tahun 2025 atau awal 2026. (OLP)
