Padang - Wali Kota Padang, Fadly Amran, menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di RSUD Rasidin Padang menyusul dugaan kelalaian dalam pelayanan medis yang diduga berujung pada meninggalnya Desi Arianti, warga Kelurahan Gunung Sariak, Kecamatan Kuranji, pada Sabtu (31/5).
Keputusan tersebut diambil sebagai langkah awal untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen pelayanan rumah sakit milik Pemerintah Kota Padang tersebut.
“Ini prosedur normal dalam proses pemeriksaan. Kita sedang melakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan di RSUD Rasidin,” ujar Fadly Amran kepada media usai Rapat Paripurna di DPRD Kota Padang, Senin (2/6).
Adapun pejabat yang dinonaktifkan meliputi Direktur RSUD Rasidin, Kepala Bidang Pelayanan dan Keperawatan, Kepala Seksi Pelayanan, serta Kepala Seksi Keperawatan.
Fadly menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemko Padang terhadap masyarakat serta komitmen untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan.
“Kami terbuka terhadap kritik, dan memiliki komitmen kuat untuk terus berbenah. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh perangkat daerah agar senantiasa mengedepankan profesionalisme dan tanggung jawab, terutama dalam pelayanan publik langsung,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang, Mairizon, menyatakan bahwa selama masa penonaktifan, jabatan Direktur RSUD Rasidin akan diisi oleh Pelaksana Harian.
“Plh Direktur RSUD Rasidin dijabat oleh Kepala Dinas Kesehatan, dr. Sri Kurnia Yati. Sedangkan posisi Kabid dan Kasi yang dinonaktifkan juga akan diisi oleh pelaksana harian,” jelas Mairizon.
Langkah ini mendapat perhatian publik dan diharapkan menjadi awal dari pembenahan menyeluruh di tubuh RSUD Rasidin, demi menjamin hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak dan profesional. (Dion)
