Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Padangpariaman Akan Optimalkan Kebijakan Anggaran bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

12 Maret 2019 | 12.3.19 WIB Last Updated 2019-03-12T13:27:41Z
Sekda Jonpriadi didampingi Kepala DSP3A Hendra Aswara bersama peserta bimtek. Foto: istimewa
Padang - Guna mendorong advokasi kebijakan dan anggaran yang responsif gender - khususnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan - Pemkab Padangpariaman menggelar pelatihan PPRG.

Sekretaris Daerah Kabupaten Padangpariaman, Jonpriadi meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Padangpariaman saling bersinergi dan meningkatkan kualitas anggaran yang responsif gender.

"Sangat penting penyusunan program dan anggaran OPD menggunakan analisis gender dan data terpilah sebagai prasyarat PUG," kata dia di Padang, Selasa (12/3) pada bimbingan teknis bagi seluruh tim penggerak perencanaan penganggaran yang responsif gender (PPRG) dan aparatur pengawasan internal pemerintah (APIP) dalam rencana aksi daerah (RANDA) pengarus utamaan gender (PUG).

Tujuan dari kegiatan tersebut kata sekda, adalah untuk menguatkan kelembagaan PUG, melatih staf perencanaan dari OPD untuk membuat analisis gender dengan menggunakan tools gender analysis pathway (GAP) dan gender budget statement (GBS), serta mempelajari dan menganalisis APBD Padangpariaman.

“Program pembangunan dan penganggaran harus mengutamakan kesetaraan gender agar terjadi keadilan, terutama dalam menyusun program bagi perempuan dan anak,” sambungnya.

Rio Alfian peserta dari Bappeda Padangpariaman memuji Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Padangpariaman yang menggelar bimtek untuk menambah pemahaman para perencana di OPD.

“Walaupun pemahaman tentang PUG sudah lama didengungkan, tetapi dengan pelatihan ini memberikan manfaat khususnya kepada setiap OPD tentang pemahaman gender. Diharapkan, ke depannya penyusunan program dan anggaran sudah bisa responsif gender, termasuk perlu diusulkan agar dibuatkan peraturan bupati, agar setiap OPD membuat analisis GAP dan GBS,” ujar Rio.

Hal serupa juga dirasakan oleh salah satu peserta dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Taslim Letter. Taslim mengatakan bahwa bimtek tersebut membawa manfaat karena ia mengerti tentang GAP dan GBS. Harapannya, dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran nanti, bisa diaplikasikan.

Kepala DSP3A Hendra Aswara melaporkan bahwa bimtek tersebut diikuti sebanyak 90 peserta yang terdiri dari 24 APIP inspektorat dan 66 peserta dari 33 OPD di lingkup Pemkab Padangpariaman. Bimtek berlangsung selama dua hari, 12-13 Maret 2019 di Hotel Axana Padang.

"Tujuan bimtek untuk menjadikan PUG sebagai pilar dalam penyusunan program dan kegiatan setiap OPD sesuai amanat RPJMN yang telah disusun oleh pemerintah pusat," kata Hendra.

Hendra menambahkan bahwa pihaknya sudah menandatangani komitmen, mulai dari bupati hingga OPD, camat, walinagari dan elemen masyarakat untuk PUG.

"Sekarang melalui bimtek kita implementasi komitmen tersebut,” kata Hendra. (Tim)
×
Berita Terbaru Update