 |
| Ilustrasi statistik |
"Saat ini pansus yang terdiri dari fraksi-fraksi di DPRD tengah mengkaji dan memanggil sejumlah SOPD. Keputusan nanti ada di tangan Pansus DPRD," ujar Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahuyuddin di Pariaman, Minggu (16/4/2017).
Menurutnya DPRD bisa saja menolak LKPJ atau menerima LKPJ setelah dikaji dengan teliti oleh Pansus DPRD itu.
Ia menerangkan saat ini ada sejumlah OPD yang dianggap DPRD berkinerja lemah terutama dalam pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran di Pariaman.
"Kita sudah melihat hasil survey, baik survey Bapedda, Badan Statistik dan survey oleh DPRD sendiri, angka kemiskinan meningkat begitu juga dengan angka pengangguran," ujarnya.
Oleh sebab itu pihaknya meminta walikota mengevaluasi kinerja SOPD tersebut atau mengganti kepala SOPD bersangkutan dengan pejabat yang lebih berkompeten.
Sementara itu warga Pariaman bernama Riza (41), terkait meningkatnya angka kemiskinan di Pariaman sebagaimana diungkap DPRD, meminta lembaga kompeten membuka datanya kepada publik agar terang benderang dan tidak ditunggangi kepentingan politik.
"Ini kan jelang Pilkada. Isu kemiskinan dan pengangguran selalu digoreng. Sebaiknya data validnya dibuka ke publik oleh lembaga yang disebutkan," ujarnya.
Ia mengatakan angka kemiskinan bisa saja naik atau turun. Jika naik, lembaga statistik harus mengatakan apa penyebabnya, begitu juga sebaliknya.
OLP
