BERBAGI pengalaman. Inilah tujuan pembuatan tulisan ini. Tahun 1998, bersama kawan-kawan di Kandangan dan Barabai (yang rata-rata jenggotan!), kami ngumpul di rumah Saudara Ardiansyah, S.Hut di Parincahan, Kandangan (kini wakil bupati Hulu Sungai Selatan, dan sudah “haji”). Pertemuan itu dalam rangka membentuk kepengurusan sebuah partai politik baru di HSS yang saat itu bernama Partai Keadilan (yang kemudian hari “berkepompong” dan menjelma jadi PKS). Jadi, secara “historis”, boleh dibilang saya termasuk salah seorang “assabiku nal ‘awwalun” atas keberadaan PKS di HSS. Barangkali juga saya lebih awal dari dua habib yang saat ini jadi “maskot” PKS di Kalsel, dan bahkan mungkin lebih awal dari Mas Ibnu (?). Meskipun sedari awal, sampai kini, saya memilih “di luar jalur” karena merasa tidak punya kema(mp)uan menjadi aktivis partai politik mana pun, tidak hanya di PKS.
Saya masih ingat beberapa “doktrin” yang dihunjamkan seputar nomor urut PK yang saat itu memiliki nomor urut 24 dari 48 partai peserta pemilu 1999:
a. PK adalah partai dakwah, dan dakwah mesti dilakukan selama 24 jam dalam sehari semalam, PK juga memiliki nomor urut 24!
b. Sebaik-baik perkara, menurut Nabi, adalah yang di tengah, dan PK berada pada posisi nomor urut di tengah yaitu 24!
c. Sebaik-baik nilai emas adalah yang 24 karat, bukankah PK memiliki nomor urut 24!
d. Jumlah huruf dalam “dua kalimah sahadat” adalah 24, sesuai dengan nomor urut PK, 24! (Terus terang sampai kini saya tidak pernah menghitung jumlah huruf dalam kalimat tersebut, dalam bentuk Arab maupun Latin).
Doktrin-doktrin ini di kemudian hari saya katagorekan sebagai bagian dari “jampi-jampi agama”.
Pada pemilu 2009 PK berhasil meloloskan satu orang anggotanya ke DPRD HSS. Dalam rentang waktu menjelang pemilu 2004 (yang saat itu PK sudah lebur menjadi PKS), anggota legislatif PK(S) ini berhasil membangun image bagi PK(S) dan pribadinya sebagai seorang yang jujur, saleh, islami, sederhana, suci bahkan “wali”.
Ke”wali”an dan kesucian itu ia tunjukkan dengan memamerkan ke mana-mana kuitansi pengembalian uang belasan juta rupiah ke kas daerah yang ia anggap “haram” (kepada saya saja tak kurang dari dua kali ia tunjukkan), yang tak seorang pun dari anggota DPRD HSS lainnya yang berani melakukannya.
Ia juga tak canggung-canggung ke mana-mana menyenandungkan lagu Hamdan ATT sebagai “orang termiskin di dunia” (konon, ATT itu sinonim dari Anak Tukang Tambal! AlLahu ‘alam!).
Saya juga teramat sering menyaksikan sang anggota legislatif tersebut mengenakan pakaian robek dan lusuh (entah disengaja atau tidak, tapi robeknya memang di bagian-bagian yang mudah terlihat seperti di bagian paha di atas lutut), baik celana maupun baju atau sepatu bolong (sepatu itu pun, konon, juga pemberian salah seorang keluarganya). Sang “wali” tersebut juga selalu naik ojek atau becak bahkan jalan kaki ketika melakukan tugas dan aktivitas kesehariannya. Hampir tidak sempat menggunakan uang gaji untuk kepentingan pribadi karena habis dibagikan kepada rakyat dan partai, sampai-sampai untuk membeli beras pun harus ngutang kepada tetangga. Menjelmalah ia menjadi seorang zuhud, tersematlah kepadanya maqam sebagai sufi modern.
Teater kesalehan itu tidak hanya ia pertunjukkan secara verbal, tetapi juga secara “resmi” ia proklamirkan melalui selebaran-selebaran, pamflet dan sejenisnya ke tengah khalayak masyarakat HSS. Konsep ikhlas dan kaidah riya’ barangkali tidak masuk hitungan dari sang sufi modern ini.
Jurus ini terbukti cespleng. Banyak masyarakat HSS yang tercengang, terkagum-kagum bahkan taassub kepada performance sang anggota legislatif. Puncaknya, pada pemilu 2004 PKS menjadi jawara di HSS (juga di HST) dengan meraup tujuh kursi, sekaligus merangkum posisi ketua DPRD. Semuanya menunjukkan satu hal yang pasti: segala sesuatu yang dibungkus “Islam” masih laku keras di pasar Muslim yang religius-tradisional di Banua ini. Tentu saja PKS menjajakan preferensinya dalam arus besar budaya religius-tadisional Banua itu.
Lagu-lagu tersebut terus saja dinyanyikan oleh sang “maskot” PKS itu sampai kini, meski dengan nada dan notasi yang sedikit diarasemen. Meski juga sudah pakai motor bahkan naik mobil, namun mengenakan baju robek di beberapa bagian yang mudah terlihat, sekali lagi, mudah terlihat (mungkin sengaja disiapkan!), atau memakai helm yang sudah “manguranji” (karena saking buruknya) masih kerap terlihat. Lagu-lagu semacam ini kemudian dikoorkan pula oleh yang lainnya, bahkan konon di mana-mana, tidak hanya di HSS. Satu hal barangkali yang ingin mereka demonstrasikan, bahwa “kami” jujur, saleh, islami, sederhana, suci bahkan “wali”.
Lagu-lagu semacam ini di kemudian hari saya katagorekan juga sebagai bagian dari “jampi-jampi agama”.
Belakangan saya menyaksikan, setiap ada kegiatan politik, apakah itu dalam kampanye pilkada dan pemilu, streotif politisi seperti itu, tak hanya dari PKS saja memang, khususnya di daerah ini, begitu suka bermain silat lidah dan retorika bahasa dengan mengutip teks-teks agama yang seolah-olah meyakinkan. Teks-teks agama kerap mereka hambur-hamburkan dan sembur-semburkan. Ketika mereka berorasi atau berbicara, setelah satu dua kalimat langsung penuh sesak dengan kutipan-kutipan dari Kitab Suci. Seolah-olah sebuah orasi dan kampanye yang basah kuyup dengan teks-teks agama akan benar dengan sendirinya.
Tidak cukup hanya dengan itu, para politisi itu juga begitu keranjingan mengangkut atribut dan perkakas agama dalam kegiatan politiknya. Ulama, tuan guru, ustadz, habib (saya lebih sreg menyebutnya “pawang agama”), diangkut dan dipamerkan di muka publik. Seolah-olah mereka adalah “tentara Tuhan” (meminjam istilah Ahmad Juhaidi) yang akan mengamankan tahta dan kerajaanNya dari serbuan partai politik dan politisi lain selain mereka.
Kehadiran para “operator ritualitas” dan “teknisi seremoni” keagamaan itu seolah menjadi justifikasi sekaligus legitimasi atas segala gerak dan corak politik dalam partai mereka. Dengan klaim sebagai partai politik yang berazas atau berbasis massa Islam seolah mereka merasa berhak memakai dan memelintir teks-teks Kitab Suci sesuai keinginan mereka, kemudian mengendalikan segala perangkat ritualitas dan perkakas keagamaan demi menyokong kepentingan-kepentingan mereka. Dalam ranah partai mereka, agama seolah difungsikan layaknya – sekarang saya tak sungkan-sungkan lagi menyebut – “jampi-jampi” untuk mengeruk berbagai keuntungan, baik politis maupun ekonomis.
Itulah pengalaman yang sering saya saksikan dan begitu membekas pada diri saya hingga sekarang. Dan oleh karena itu pulalah yang membuat saya agak "muak" melihat para politisi dan aktivis partai saat melakukan kegiatan politiknya yang setiap berbicara atau berorasi selalu memercikkan teks-teks agama, mengangkut dan menjajakan atribut dan perkakas keagamaan ke mana-mana, namun memeram berbagai kepentingan!
Saya khawatir, agama bisa mengalami defaluasi jika diobral dengan cara demikian.
Aliman Syahrani the indonesian freedom writers
