Koordinasi dengan Genius, Bawaslu Pariaman usulkan dana hibah Pilkada 2024 Rp 8,8 miliar

Premium By Raushan Design With Shroff Templates

Walikota Pariaman, Genius Umar silaturahmi dengan Ketua Bawaslu Pariaman, Riswan didampingi anggota Bawaslu Elmahmudi dan Ulil Amri serta Kepala Sekretariat Bawaslu Pariaman, Riky Falantino. Foto: Riky

Pariaman - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pariaman usulkan dana hibah untuk pengawasan Pilkada 2024 sebesar Rp 8,8 miliar. Jumlah tersebut merupakan revisi dari usulan sebelumnya Rp 7,4 miliar.

Usulan revisi dana hibah ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Pariaman, Riswan saat bersilaturahmi dengan Walikota Pariaman, Genius Umar di ruang kerjanya, Balaikota Pariaman, Rabu (13/7).

Perubahan usulan dana hibah tersebut, kata Riswan, karena adanya penyesuian besaran honorarium penyelenggara adhoc. Mulai dari honor Panwascam, Panwas Desa/Kelurahan hingga Pengawasan di TPS.

"Usulan dana hibah ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan Pilkada 2024," kata Riswan.

Untuk Pemilu Serentak 2024, sambung Riswan, saat ini telah memasuki masa tahapan sejak 14 Juni 2022 lalu. Pemilu 2024 sendiri akan digelar pada 14 Februari 2024. KPU bahkan telah membuat rancangan tahapan dan jadwal Pemilu Serentak.

"Mulai dari Pilpres, DPR, DPRD dan DPD," imbuh Riswan.

Sedangkan untuk Pilkada Pariaman dan Pilgub Sumatra Barat dijadwalkan bersamaan pada 27 November 2024. Oleh sebab itu Bawaslu Pariaman meminta dukungan moril dan materil kepada Walikota Pariaman demi kelancaran pesta demokrasi terbesar dalam sejarah Republik Indonesia ini.

Sementara Walikota Pariaman, Genius Umar menyambut baik kedatangan unsur pimpinan Bawaslu Pariaman beserta jajaran sekretariatnya di ruang kerjanya.

Pemko Pariaman sendiri, sambung Genius akan mendukung pelaksanaan dan pengawasan Pilkada dan Pemilu Serentak 2024 - yang untuk pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia.

Terkait anggaran yang diusulkan Bawaslu Pariaman, Genius memastikan akan dikaji lebih lanjut dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang diketuai Sekdako Pariaman, Yota Balad.

"Karena keterbatasan APBD, usulan ini akan ditindaklanjuti TAPD agar dibahas dan dirasionalisasikan," kata Genius Umar.

Kepala Sekretariat Bawaslu Pariaman, Riky Falantino menyatakan bahwa Pilkada 2024 berbeda dengan Pilkada sebelumnya.
 
Kenaikan anggaran untuk kebutuhan Pilkada 2024 karena Pilkada Pariaman dan Pilgub Sumbar dilaksanakan secara serentak.

Selain itu, kata Riky, juga disebabkan kenaikan honor dari penyelenggara adhoc yang telah disetarakan Bawaslu RI untuk seluruh wilayah Indonesia.

"Porsi anggaran terbesar - hingga 43,50 persen - adalah untuk honorarium yang telah disesuaikan. Mulai dari tingkat kecamatan, desa dan kelurahan hingga pengawasan di TPS," kata Riky.

Kemudian porsi anggaran terbesar kedua mencapai 24,64 persen untuk kegiatan wajib. Seperti pengawasan tahapan, pelantikan, bimtek, rakor, sosialisasi, sentra Gakkumdu.

Sementara porsi untuk dukungan teknis dan operasional kantor, porsi anggarannya sebesar 16,90 persen. Selanjutnya untuk pengawasan tahapan, perjalanan dinas, supervisi, sidang, hanya sebesar 14,96 persen.

Kebutuhan anggaran Pilkada 2024 tersebut, ungkap Riky disusun berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0195.1/PR.03.00/K1/01/2022 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota. (RF/OLP)