Cegah Klaster Pilkada, Bawaslu Padangpariaman Akan Polisikan Paslon Pelanggar Protokol Covid-19

Ketua Bawaslu Padangpariaman, Anton Ishaq (kiri) pada suatu kesempatan sosialisasi Bawaslu. Foto: istimewa

Pariaman - Kelompok kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 Pilkada Padangpariaman 2020 menggelar rapat perdana di Kantor Bawaslu Padangpariaman di Lubuk Alung, Rabu (30/9) siang.

Rapat dihadiri Pejabat Sementara (Pj) Bupati Padangpariaman, Adib Alfikri, Ketua Bawaslu Padangpariaman, Ketua KPU Padangpariaman, dan pihak terkait lainnya.

Dalam rapat itu, Ketua Bawaslu Padangpariaman, Anton Ishaq menyebut setiap pihak yang terlibat dalam Pilkada seperti penyelenggara, paslon, tim kampanye dan pihak lainnya, wajib melaksanakan protokol keselamatan dan pencegahan Covid19.

Langkah itu, lanjut Anton agar tahapan Pilkada tidak menjadi klaster penyebaran virus Covid-19 di Padangpariaman.

"Kita tidak ingin, karena ketidakpatuhan pihak terkait dengan protokol keselamatan dan pencegahan Covid-19, tahapan pilkada jadi klaster baru kasus Covid-19," katanya.

Anton mengungkapkan pihaknya telah membekali pengawas pemilu di seluruh tingkatan dengan pengawasan saat masa pandemi. Selain itu, jajaran pengawas juga dibekali Alat Keselamatan Diri (APD) saat melakukan pengawasan Pilkada.

"Bawaslu memberikan peringatan tertulis kepada pihak yang melanggar. Jika tidak dilaksanakan, kita sampaikan kepada pihak kepolisian untuk penerapan sanksi sesuai aturan," ulasnya.

Pj Bupati Padangpariaman, Adib Alfikri berharap Pilkada di Kabupaten Padangpariaman berjalan dengan lancar dan aman, tidak terjadi bentrokan massa.

"Karena judul pilkada kita ini adalah pilkada yang damai," katanya.

Mantan Ketua DPD KNPI Sumbar ini mendukung sepenuhnya penyelenggara Pilkada, dengan menugaskan OPD sesuai dengan perannya masing-masing.

"Termasuk nanti jika ada penertiban baliho yang kabarnya harus ditertibkan, Satpol PP bisa turun dalam penertiban. Jika Satpol PP tidak ada anggaran maka saya akan carikan jalan keluarnya," tukas Adib. (Nanda)