Meski Raih WTP, Inspektorat Padangpariaman Tetap Tindaklanjuti Temuan

Foto: istimewa
Paritmalintang - Kepala Inspektorat Padangpariaman, Hendra Aswara memimpin rapat evaluasi kinerja jajaran Inspektorat Kabupaten Padangpariaman. Rapat evaluasi rutin dilakukan setiap awal bulan untuk mengetahui target kinerja dalam pencapaian visi dan misi Bupati Padangpariaman.

Dalam rapat tersebut Hendra bersama jajarannya di Inspektorat membahas tindak lanjut temuan BPK terhadap LHP LKPD Padangpariaman tahun 2019 dan laporan pengawasan percepatan penanganan Covid-19.

"Alhamdullilah Padangpariaman kembali raih Opini WTP ketujuh dari BPK dan selanjutnya kita akan tindaklanjuti temuan selama 60 hari. Kemudian progres pengawasan penanganan Covid-19,” kata Hendra Aswara di Paritmalintang, Rabu (1/7).

Evaluasi terhadap temuan BPK, kata Hendra, agar tidak terjadi temuan berulang pada tahun berikutnya. Seperti pengelolaan aset, kesalahan penganggaran, kekurangan setoran pajak dan lainnya.

"Upaya mempertahankan Opini WTP harus dilaksanakan sejak sekarang," sambung kepala dinas termuda dan berprestasi itu.

Di antaranya menurut Hendra, sistem pengendalian internal harus memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan sehingga keseluruhan laporan keuangan dapat disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntabilitas Pemerintahan (SAP).

“Untuk mempertahankan WTP, maka jangan sampai ada kesalahan berulang dan komitmen seluruh aparatur untuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” kata mantan Kepala Dinas Perizinan itu.

Selanjutnya, untuk pengawasan penanganan Covid-19, Hendra menegaskan agar jajaran Inspektorat melakukan pendampingan maksimal dari refocusing anggaran, pengadaan barang jasa dan pendataan BLT.

Ditambahkannya bahwa peran Inspektorat sudah dijelaskan sesuai SK Bersama Mendagri dan Menteri Keuangan mengenai percepatan penyesuaian APBD 2020 dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan terhadap keputusan bersama tersebut.

"Jadi kita mengawasi untuk tingkat kabupaten,” pungkas peraih Peringkat 1 Inovasi Pelayanan Prima Tingkat Sumbar itu. (Tim/OLP)