 |
| Suasana Video conference Wagub Sumbar dengan Wabup Suhatri Bur. Foto: AWT |
"Pengetatan di 9 pintu perbatasan di Sumatera Barat. Yakni di Pesisir Selatan, 50 Kota, Pasaman, Pasaman Barat, Sijunjung dan Dharmasraya," kata Nasrul Abit saat rapat dengan seluruh kepala daerah di Sumbar melalui vedeo conference, Sabtu (28/3).
Di tiap titik lokasi tersebut akan dibuka pos pengamanan perbatasan mulai 31 Maret hingga 12 April mendatang. Perbatasan akan dijaga oleh tim medis, polisi, Satpol PP, BPBD hingga dinas perhubungan.
Perbatasan selektif, kata Nasrul Abit, merupakan salah satu upaya untuk langkah antisipasi penambahan jumlah perantau yang masuk ke Sumatra Barat dan penambahan jumlah orang dalam pantauan (ODP) di Sumatra Barat.
"Bupati dan walikota agar menjaga perbatasan provinsi dengan segenap sumber daya yang ada," sambungnya.
Ia mengatakan pemeriksaan terhadap perantau yang masuk ke Sumbar wajib patuhi isolasi mandiri selama 14 hari di rumah masing-masing. Jika tidak, pihaknya akan melakukan isolasi paksa di ruang isolasi yang disediakan pemerintah daerah.
Wakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur mengatakan Padangpariaman telah melakukan semi "lockdown". Semua sekolah telah diliburkan begitu juga dengan beberapa ASN yang melakukan kerja dari rumah.
"Kecuali bagi pelayanan publik untuk tetap bekerja dengan sistem piket untuk menghindari keramaian," kata Suhatri Bur, Minggu (29/3).
Saat ini, kata dia, Bandara Internasional Minangkabau telah terjadi pengurangan frekuensi penerbangan. Namun animo masyarakat untuk pulang kampung terus meningkat, ditambah dengan murahnya harga tiket hingga mencapai Rp 500.000.
"Sehingga makin mendorong masyarakat untuk pulang kampung. Oleh sebab itu dibutuhkan penambahan petugas kesehatan di bandara untuk pengecekan kesehatan pada perantau yang pulang lewat jalur udara," sambungnya.
Saat ini jumlah perantau yang masuk ke Kabupaten Padangpariaman terus meningkat hingga 2.744 orang hingga Minggu (29/3/20). Hal tersebut menurutnya jadi persoalan tersendiri meski pihaknya telah menyurati seluruh PKDP di seluruh Indonesia.
"Namun kenyataan yang terjadi para perantau tetap pulang kampung dengan alasan faktor ekonomi,” ujarnya.
ODP di Kabupaten Padangpariaman saat ini sebanyak 23 orang dan PDP sebanyak 2 orang. Ia berharap dengan pembatasan masuknya perantau pulang kampung, mengurangi jumlah ODP di Padangpariaman.
Sementara itu, jelas dia, enam Puskesmas di Padangpariaman telah tersedia alat pelindung diri (ADP) untuk menangani Covid-19.
"19 Puskesmas lagi belum tersedia APD karena tidak tersedianya di pasaran meski Pemkab telah siapkan anggaran untuk itu," tuturnya.
Beruntung, kata dia, saat ini harga kebutuhan pokok sementara masih stabil. Ia meminta Pemprov Sumbar mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok seiring perkembangan penanganan Covid-19. (Tim/OLP)
