Mardison Janji Penuhi Tuntutan Warga Lokasi Pembuangan Sampah Tungkal Selatan

Foto: Nanda
Pariaman - Pemerintah Kota Pariaman melakukan pertemuan dengan warga Desa Tungkal Selatan, Pariaman Utara di Surau Tungka, Rabu (31/7).

Pertemuan itu membahas kelanjutan keberadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Tungkal Selatan, yang sempat ditutup warga setempat yang mengaku tidak tahan dengan dampak lingkungan TPST.

Sejumlah permintaan disampaikan oleh warga yang didominasi oleh Ibu Rumah Tangga (IRT) itu. 

Permintaan itu antara lain, pengaktifan Pukesmas Pembantu (Pustu) Desa Tungkal Selatan, asuransi kesehatan bagi warga sekitar TPST.

Warga juga meminta ketersedian air bersih, pengelohan sampah secara maksimal dan penyerapan warga setempat sebagai tenaga kerja TPST.    
Wakil Walikota Pariaman, Mardison Mahyuddin didampingi pimpinan OPD menampung permintaan warga sebagai kompensasi keberadaan TPST itu.

Menurut dia, permintaan yang diajukan masyarakat sebagian telah direalisasikan. Beberapa lagi akan diupayakan secepatnya.

"Pustu telah kita aktifkan kembali, asuransi kesehatan bagi warga di sekitar TPST juga telah direalisasikan. Beberapa permintaan kita realisasikan dalam waktu dekat dan ada menunggu anggaran APBD tahun 2020," katanya.

Mardison menegaskan permasalahan sampah di TPST Desa Tungkal Selatan merupakan tanggungjawab pemerintah. 

Ia memastikan TPST di Desa Tungkal Selatan tidak akan merugikan masyarakat setempat. 

Pihaknya membuat formulasi agar pengelolaan sampah di daerah tersebut memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat. 

"Tidak akan maksimalkan pengelolaan dan pengelohan sampah. Jika hanya memperluas lahan, tidak diolah dengan baik lahan yang ada juga penuh. Namun jika diolah, lahan sedikitpun cukup. Bahkan bisa mendatangkan nilai ekonomi," lanjutnya.

Kepala Dusun Gadang Tungkal Selatan, Edi Zulhelmi menegaskan bahwa masyarakat Dusun Gadang tidak menghalangi pemerintah terkait keberadaan TPA di Desa Tungkal Selatan. 

"Namun Pemko Pariaman perlu memperhatikan dampak yang dirasakan masyarakat setempat," ujarnya.

Selain lima tuntutan tersebut, ia meminta agar batas sepadan TPS harus jelas sehingga tidak menjadi persoalan di kemudian hari saat penyewaan lahan.

"Akses jalan dan penerangan sangat minim, diminta Pemko Pariaman dapat membantu," katanya.

Perwakilan warga setempat, Afrimawati mengungkapkan lahan pertanian di sekitar kawasan TPS mengalami gagal panen. Kebun pisang dan sawah milik warga, kata dia tidak dapat ditanami lagi.

"Kami juga meminta agar Pemko Pariaman mengecek lagi pekerja TPS karena bukan orang yang tepat. Pemilik lahan TPS dan sekitarnya yang terdampak justru tidak mendapat apa-apa," pungkasnya. (Nanda)