Mardison Tegaskan Bansos Bukan Hanya Bagi Timses di Pilkades

Foto: Nanda
Pariaman - Wakil Walikota Pariaman, Mardison Mahyuddin mengingkatkan kepala desa di Kota Pariaman tidak mengkaitkan penyaluran bantuan sosial pemerintah untuk warga pra sejahtera, dengan politik yang terjadi saat pemilihan kepala desa di masing-masing daerah.

Kepala desa yang telah dilantik pada awal Juni 2019 silam, diminta menyalurkan bantuan pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan kriteria dan kebutuhan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Jangan mentang-mentang tim sukses saat pilkades diberi bantuan, padahal secara ekonomi baik. Jangan sampai ada warga miskin, namun tidak dapat bantuan karena bukan pemilih dari kepala desa yang dilantik," ujarnya saat menghadiri serah terima jabatan Kepala Desa Cubadak Aie Utara, Pariaman Utara, Senin (17/6) siang.

Selain itu, kata dia, perlu juga dilakukan keterbukaan informasi kepada publik desa tentang siapa saja yang menjadi penerima manfaat dari program bantuan sosial pemerintah.

"Biar masyarakat paham bahwa yang diberikan bantuan memang layak menerima, bukan karena alasan lainnya. Jadi semua paham," sebutnya.

Mardison meminta agar faksi yang terbentuk akibat politik pilkades serentak, harus diakhiri. Kepala desa terpilih harus merangkul kandidat kepala desa lain untuk bersama-sama membangun desa.

"Tidak ada oposisi, semua harus berkontribusi untuk membangun desa. Yang saat ini menjadi kepala kesa, ajak serta kandidat yang kalah dalam musyawarah pembangunan di desa. Bagi pendukung yang kalahpun juga begitu. kepala desa yang telah dilantik adalah kepala desa semua pihak. Bukan hanya bagi pemilihnya saja," lanjut dia.

Terkait program bantuan sosial itu, dirinya juga sering mendapatkan laporan dan menemukan di sejumlah daerah, penerima bantuan bagi keluarga pra sejahtera seperti beras raskin, Program Keluarga Harapan (PKH) secara ekonomi tidak pantas menerima bantuan. 

"Kadang ada unsur nepotisme dalam penyaluran bantuan. Mungkin karena keluarga dari pejabat desa, meski ekonominya mampu tetap mendapatkan program bantuan. Kadang kala yang menerima bantuan itu ke itu saja orangnya, sementara yang lain tidak kebagian," lanjut dia.

Ia mengimbau masyarakat untuk melaporkan segala bentuk penyimpangan penyaluran bantuan yang terjadi kepada pemerintah melalui saluran yang telah disediakan. Informasi itu akan segera ditindaklanjuti.

"Kita lakukan supervisi, jika ada laporkan saja. Kita akan tindak lanjuti," tandaanya. (Nanda)