 |
| Kepala DSP3A, Hendra Aswara sedang menyiapkan lanchiglng Please Care Papa yang dijadwalkan 20 Juni nanti di kantornya, Pariaman, Rabu (8/5). Foto: istimewa |
Inovasi itu merupakan implementasi proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan III Tahun 2019 yang sedang diikutinya.
"Saat ini saya sedang ikut Diklatpim II dan kita sepakat jadikan pusat layanan kemiskinan dan PMKS menjadi isu strategis. Insya Allah kita lanching 20 juni nanti," kata Hendra di kantornya, Pariaman, Rabu (8/5).
Ia mengaku saat ini sedang berbenah sarana dan prasarana ruang layanan yang respresentatif terdiri dari front office, ruang tunggu, ruang pengaduan, laktasi, ruang bermain anak dan ramah disabilitas, serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) seluruh layanan. Adapun nomor pengaduan juga disiapkan yaitu 081211775776.
"Kita buat pusat layanan seperi hotel bintang empat, full AC dan petugas yang ramah dan profesional," ujar Jebolan STPDN Angkatan XI.
Pusat layanan yang disingkat Please Care Papa ini juga untuk memperbaiki rapor layanan publik yang digelar Ombudsman Sumbar setiap tahunnya. Hendra menargetkan raih nilai hijau atau tertinggi sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Validasi Data Kemiskinan
Hendra juga menambahkan bahwa pihaknya juga fokus dalam verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) masyarakat miskin penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), KIS, BPNT, RTLH dan lainnya.
Dikatakannya, pada 2018, angka kemiskinan masih 8,04% dari 427 ribu jiwa. Sementara Basis Data Terpadu tercatat sebanyak 36.637 KK penerima bantuan yang belum diverifikasi dan validasi secara maksimal.
"Kita ingin penerima bantuan ini tepat sasaran, jangan ada masyarakat yang sudah sejahtera tetapi masih doyan menerima bantuan untuk si miskin," ujar Kepala Dinas termuda itu.
Ia apresiasi masyarakat yang secara sadar ingin keluar dari BDT sebagai penerima bantuan PKH. Ada empat KK yang sudah Graduasi Mandiri di Kecamatan Enam lingkung dan Ulakan Tapakis.
"Artinya masyarakat sadar bahwa dia tidak layak menerima bantuan karena sudah mampu. Jadi bantuan kita alihkan kepada yang berhak sesuai aturan yang berlaku," imbuhnya.
Pihaknya juga tengah berupaya mendorong camat dan walinagari untuk memotivasi warganya yang sudah mampu untuk keluar dari BDT. (Tim)
