 |
| Kajari Pariaman Efrianto didampingi Kepala DSP3A Hendra Aswara mendukung sepenuhnya Padangpariaman menuju Kabupaten Layak Anak. Foto: istimewa |
Dukungan itu dibuktikan dengan peran aktif Kejari Pariaman dalam rapat persiapan hingga menghadiri kunjungan tim verifikasi lapangan Kabupaten Layak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI.
"Alhamdulillah Kepala Kejaksaaan Negeri Pariaman Bapak Efrianto mendukung sepenuhnya Padangpariaman menuju Kabupaten Layak Anak," kata Hendra usai kunjungan tim verifikasi di Pendopo Bupati Padangpariaman di Pariaman, Jumat (24/5).
Dukungan Kejari Pariaman, kata Hendra, merupakan wujud implementasi indikator penilaian KLA terutama di cluster V yaitu Perlindungan Khusus.
Dukungan juga datang dari Kepala Badan Pusat Statistik, Alfianto yang turut hadir menyambut kedataangan tim verifikasi pusat. BPS sebagai mitra dalam penyajian data terkait indikator KLA.
"Kepala BPS juga bersemangat hadiri pertemuan dengan tim VL. Artinya, kita saling bersinergi mewujudkan KLA" kata Kadis berprestasi itu.
Ketua Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Padangpariaman, Jasrial mengatakan juga mendukung Padangpariaman menuju Kabupaten Layak Anak. Ia berharap antara perusahaan, pemerintah daerah dan forum anak saling bersinergi melibatkan partisipasi anak dalam pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
Kabid Perlindungan Anak, Arosi Febri Yenti mengatakan bahwa Padangpariaman merupakan salah satu daerah yang dikunjungi oleh Kementerian PPPA untuk melihat keberhasilan sebuah kabupaten/kota dalam mencanangkan perlindungan terhadap anak dan perlindungan khusus anak.
Padangpariaman, kata Arosi, memiliki nilai penilaian pengisian mandiri KLA yang cukup tinggi yaitu 816 poin. Kemudian juga lahirnya inovasi terhadap perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan yang diberi nama Lapau Emak atau Layanan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak.
"Kita juga punya sekolah, RSUD, OPD, Puskesmas, Kecamatan, Nagari yang ramah anak. Forum Anak juga telah terbentuk dari kabupaten dan sebagian besar kecamatan dan nagari. Bahkan ruang bermain ramah anak juga tersedia di beberapa nagari," ujar Arosi.
Dijelaskannya bahwa penilaian terhadap 5 cluster untuk memenuhi kebutuhan hak anak. Yaitu cluster hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan dasar dan perlindungan khusus.
“Kami sudah mengupayakan lima cluster itu sejak lama. Komitmen Pemerintah Daerah, Forkopimda, instnasi vertikal dan stakeholders untuk bersama-sama mendukung terciptanya KLA,” tambahnya.
Penyerahan penghargaan bagi kabupaten dan kota layak anak diserahkan pada tanggal 23 Juli 2019 di Makasar, Sulawesi Selatan sekaligus peringatan Hari Anak Nasional yang akan dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo. (Tim)
