 |
| Prisma, salah satu ruangan di Dinas Dukcapil Padangpariaman. Foto: Hendra |
Selain melaksanakan pelayanan publik pada beberapa pusat pelayanan, Dinas Dukcapil juga berupaya untuk meningkatkan kualitas data kependudukan melalui petugas di nagari. Di antara pelayanan yang saat ini dilakukan adalah pelayanan pada front-office Dinas Dukcapil, pelayanan pada Gerai Pelayanan Dukcapil Sungai Limau, pelayanan keliling Si-Bimo, pelayanan keliling Ajek, Gerai Dukcapil RSUD Pariaman, Gerai Dukcapil RSUD Padangpariaman, pelayanan dihari libur Pedang Saber dan Dukcapil Weekend Service.
"Selain pelayanan tersebut, Dinas Dukcapil Padangpariaman terus membenahi kualitas data penduduk. Proses pembenahan kualitas data pendudukan berawal dari pemutakhiran kartu keluarga penduduk," ungkap Kepala Dinas Dukcapil Padangpariaman, Muhammad Fadhly di Pariaman, Rabu (10/4).
Saat ini, kata dia, yang menjadi prioritas sesuai dengan perkembangan pemerintahan nagari pemekaran adalah penduduk nagari pemekaran, dimana masih banyak kartu keluarga penduduk yang belum dimutakhirkan; baik alamatnya maupun elemen data setiap penduduk yang ada dalam kartu keluarga.
"Oleh karena pemerintah nagari menjadi objek yang paling dekat dengan masyarakat dalam pelayanan, maka Dinas Dukcapil akan memberikan akses Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sampai ke tingkat nagari," sambungnya.
Hal ini juga mendukung program pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri dengan Dukcapil Go Digital. Dengan program ini, imbuhnya, proses pelayanan pemutakhiran Kartu Keluarga (KK) pada beberapa elemen data sudah bisa di-update dinagari.
Untuk melaksanakan program ini, Dinas Dukcapil akan melakukan bimbingan teknis pada tahap pertama yang akan diikuti oleh operator-operator dari 43 nagari pemekaran tahun 2018, sedangkan nagari lainnya akan dibimtek pada tahap berikutnya.
"Bertempat di Prisma Room Dukcapil (Pusat Riset Statistik dan Manajemen Data), bimtek ini akan mendalami proses teknis pemutakhiran kartu keluarga dan dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 10 sampai dengan 12 April 2019," terangnya.
Secara eksplisit, Muhammad Fadhly menjelaskan bahwa Dukcapil terus berupaya menggiring penggunaan data kependudukan dalam setiap pelayanan publik di OPD-OPD. Penggunaan NIK dalam pelayanan menjadi hal penting untuk membuat program pemerintah dalam bidang apapun, tepat sasaran.
Oleh karenanya, update data penduduk oleh nagari menjadi isu penting saat ini, agar data dapat digunakan dengan baik dan benar. Seiring dengan itu, saat ini pihaknya terus melakukan sosialisasi penggunaan NIK dalam pelayanan publik di OPD dengan cara mengundang OPD-OPD yang akan memanfaatkan data kependudukan ke Prisma Room Dukcapil.
Di ruangan tersebut, disajikan data kependudukan dan contoh-contoh aplikasi yang telah digunakan dengan menjadikan NIK sebagai kuncinya.
“Kita berharap semua OPD sudah harus mulai move-on dan berubah menjadi digital dalam pelayanan. Caranya, menjadikan layanan yang manual saat ini menjadi layanan berbasis aplikasi”, jelasnya.
Sekretartis Daerah Kabupaten Padangpariaman, Jonpriadi menekankan agar bimtek itu dapat mencapai sasarannya sampai pada tahap operasional, dimana para operator yang dibimtek dapat mengaplikasikannya dinagari.
“Harus dibimbing sampai bisa, karena ini akan menentukan kualitas data penduduk kita di masa yang akan datang,” ungkapnya.
Terkait dengan program Padangpariaman Smart City, Bupati Padangpariaman Ali Mukhni telah lama memberikan apresiasi kepada Dinas Dukcapil yang terus mengembangkan teknologi kekinian dalam pelayanan publik di Padangpariaman.
Sebut saja aplikasi Dukcapilceria Digital yang dapat didownload pada Google Playstore, layanan berbasis NIK di Dinas Dukcapil dan sarana pendukung elektronik lainnya yang dikembangkan dalam pelayanan.
“Kita berharap Dinas Dukcapil menjadi pelopor layanan digital di Padangpariaman, pelayanannya harus semakin mudah karena dinas ini bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pelayanannya langsung dirasakan oleh masyarakat. Yang sekarang sedang dikembangkan, harus terus ditingkatkan,” sebut Ali Mukhni. (Tim)
