 |
| Bupati Padangpariaman Ali Mukhni didampingi Kepala DSP3A Hendra Aswara menyerahkan piagam penghargaan kepada empat orang warga yang dinayatakan Graduasi mandiri KPM PKH di Hall Saiyo Sakato, Pariaman, Kamis (18/4). Foto: istimewa |
Piagam penghargaan diserahkan pada acara launching Bantuan Sosial (Bansos) Tahun 2019 di Hall Saiyo Sakato, Pariaman, Kamis (18/4).
Graduasi Mandiri yaitu orang dengan sadar sendirinya menyatakan keluar sebagai KPM PKH dan menyatakan dirinya tidak berhak menerima bantuan PKH, karena ada yang lebih layak lagi menjadi KPM PKH.
Keberanian untuk keluar sebagai KPM PKH inilah yang membuat Pemerintah Kabupaten Padangpariaman untuk memberikan apresiasi dan dijadikan contoh kepada masyarakat. Adapun keempat Graduasi Mandiri tersebut yaitu Irnawati KPM Kec. Enam Lingkung, Eka Saputri KPM Kec. Enam Lingkung, Harlina KPM Kec. Batang Anai dan Dayang KPM Kec. Ulakan Tapakis.
“Kami sangat mengapresiasi kepada empat warga kita ini. Ini harus dicontoh oleh bapak ibu yang lain selaku penerima manfaat program PKH," ujar Ali Mukhni.
Pemerintah daerah, kata Ali Mukhni, tengah merancang program yang bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Padangpariaman. Harapannya angka kemiskinan saat ini 8,04% bisa turun 1% di tahun 2019.
Selain PKH, orang nomor satu di Padangpariaman itu menyebutkan bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga tengah berjalan. Hanya saja program tersebut langsung dari pusat (Kementerian Sosial), sehingga banyak kendala untuk menambah jumlah penerima bagi yang benar-benar layak menerima bantuan.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Hendra Aswara mendorong para peserta PKH di Padangpariaman agar secepatnya bisa mandiri. Ia mencontohkan agar bisa mandiri dan keluar dari program PKH yaitu menggunakan sebagian uang bantuan untuk modal usaha.
"Masak sejak 2007 (menjadi peserta PKH) belum keluar dari PKH," ujarnya.
Hendra menyampaikan untuk mengerakkan graduasi mandiri, dinasnnya melahirkan satu inovasi yang diberi nama Jujurin Saja, yaitu Jujur Miskin, Sadar Sejahtera. Artinya masyarakat lebih jujur mengakui bahwa dirinya telah mampu secara ekonomi dan secara sadar keluar dari PKM PKH untuk diberikan kepada yang lebih berhak.
Kadis termuda itu mengatakan, Dinas Sosial melalui para pendamping PKH di nagari-nagari telah memberikan banyak materi kepada para peserta PKH, mulai materi cara merawat anak dengan baik hingga cara mengatur keuangan dengan baik.
Dia harapkan para penerima manfaat dapat mengelola uang bantuan yang diterima untuk digunakan modal usaha, ataupun menambah modal usaha yang sudah ada.
"Akhirnya para peserta PKH mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari dan merasa sudah layak untuk keluar dari kepesertaan PKH. Ini baru KPM PKH yang luar biasa," ia menambahkan.
Saat ini, kata Hendra, terdapat 17.033 KK penerima manfaat PKH yang tersebar di 17 kecamatan se-Padangpariaman. Ada tujuh komponen penerima manfaat bansos PKH dalam keluarga. Ketujuh komponen tersebut ialah (1) Ada ibu hamil; (2) Ada bayi dan balita atau anak usia dini; (3) Ada anak usia SD; (4) Ada anak usia SMP; (5) Ada anak usia SMA; (6) Ada anak penyandang disabilitas atau penyandang cacat berat; serta (7) Ada orang tua yang berusia lanjut.
“Tujuh komponen ini wajib dimiliki para penerima PKH, dan maksimal bisa diterima 4 orang dalam keluarga,” sebut Hendra.
Untuk tahap 1, Kabupaten Padangpariaman telah menyalurkan Rp 25 miliar Bansos PKH dan direncanakan untuk tahap 2 disalurkan sebesar Rp 15 miliar oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial. (Tim)
