 |
| Penandatanganan pakta integritas tekad untuk meningkatkan kualitas pelayana publik kepada masyarakat. Foto: Andriy Firman |
Adel Wahidi mengapresiasi usaha Bupati Padangpariaman beserta jajaran meningkatkan standar kepatuhan terhadap pelayanan publik dari zona kuning pada 2017 menjadi zona hijau di 2018. Jika zona kuning dengan nilai 65,5 maka di zona hijau sudah berada di kisaran nilai 81 ke atas.
'Ini prestasi luar biasa. Itu makanya tahun 2018 kemaren bapak Bupati mendapat penghargaan tingkat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman RI," jelas Adel.
Dia bilang Padangpariaman saat ini sudah dikenal dengan pelayanan publik yang baik dan terinovatif di Sumbar hingga nasional, tapi belum merata di seluruh OPD.
"Baru beberapa OPD yang sudah baik dan mendongkrak nilai standar kepatuhan tersebut," imbuhnya.
Adel menyebut dua OPD Padangpariaman yang memiliki pelayanan terbaik, yaitu DPMPTP dan Dukcapil. Dua OPD standar kepatuhan bawah adalah Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan.
Wakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur mengatakan pihaknya selalu mengindahkan saran dan pandangan Ombudsman ihwal standar pelayanan publik.
Ia berkata dirinya pernah dikirimi foto oleh Ombudsman perihal rendahnya pelayanan publik di suatu OPD, dan ia langsung membenahi OPD tersebut melalui kepala dinas OPD bersangkutan.
"Kita mesti menyikapi dengan baik hasil penilaian Ombudsman ini dengan cara melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi Ombudsman kepada kita," sebutnya.
Secara umum, kata dia, Padangpariaman sudah masuk zona hijau. Yang sudah dinilai atau yang belum dinilai ia harap selalu mempersiapkan diri.
"Pelayanan yang baik dari setiap OPD secara langsung menunjang pencapaian visi dan misi Padangpariaman guna mewujudkan Padangpariaman yang baru, cerdas dan religius," tandasnya. (Tim)
