 |
| Foto: Nanda |
Apel yang diikuti oleh jajaran Panwascam hingga Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat nagari itu digelar untuk memastikan kesiapan jajaran mengawasi tahapan krusial pemilu serentak 2019 yakni tahapan kampanye, tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumatera Barat, Vifner didampingi Ketua Bawaslu Padangpariaman, Anton Ishaq mengatakan jika substansi kehadiran Bawaslu sebagai pengawas pemilu untuk memastikan tahapan pemilu berlangsung sesuai dengan regulasi.
"Tugas kita hanyalah memastikan tidak ada pelanggaran pemilu yang terjadi, jika ada maka pengawas pemilu yang memprosesnya," kata dia.
Ia menekankan agar seluruh petugas pengawas pemilu tetap melakukan koordinasi secara berjenjang dari tingkat provinsi hingga tingkat nagari atau desa. Keputusan yang dilahirkan terkait dengan pengawasan haruslah sesuai dengan undang-undang yang ada.
"Di Bawaslunya kita menerapkan sistim komando, sesuai instruksi dari atas hingga ke bawah. Instruksi yang diberikan dari jajaran atas juga sesuai dengan perintah dan aturan undang-undang. Makanya koordinasi berjenjang petugas pengawasan ini perlu," ulasnya.
Ia menuturkan, adanya intimidasi terhadap pengawas pemilu di sejumlah daerah jangan sampai menciutkan nyali petugas mengawasi tahapan pemilu. Yang terpenting, pelaksanaan pengawas dan kebijakan yang dilakukan pengawas sesuai dengan aturan undang-undang.
"Sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan aturan tidak perlu takut. Orang yang menyebut Bawaslu terlalu berlebihan adalah yang tidak paham dengan regulasi pengawasan pemilu," ulasnya.
Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan petugas pengawas pemilu menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini diwujudkan dengan bersikap tidak memihak terhadap peserta pemilu 2019.
Bupati Padangpariaman, Ali Mukhni mengatakan pemerintah daerah mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu 2019 di Padangpariaman. Dukungan diberikan dengan menempatkan ASN sebagai tenaga sekretariat Panwascam dan Panitia Pemilihan Kecamatan.
"Pemkab Padangpariaman juga aktif mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat. Ajakan menggunakan hak pilih masyarakat dikemas dalam berbagai kegiatan OPD terkait," katanya.
Terkait netralitas ASN yang menjadi salah satu kerawanan pelanggaran pemilu, pihaknya telah mewanti-wanti agar ASN di lingkungan Pemkab Padangpariaman agar tidak terlibat praktik dukung mendukung peserta pemilu. Pihaknya juga telah mensosialisasikan melalui BKPSDM tentang netralitas dan sanksi administrasi bagi ASN yang melanggar. (Nanda)
