 |
| Dirjen PDN, Direktur Kemendag RI dan Wakil Walikota Pariaman Genius Umar ketika meninjau salah satu toko makanan khas Pariaman di Kampung Makanan Khas Kota Pariaman. Foto/Juned |
Ia sempat mencicipi berbagai cemilan khas Pariaman di kampungnya makananan ringan Pariaman itu.
Ia mengaku baru pertama kali mengunjungi pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha makanan ringan.
"Sekaligus mencicipi langsung, ternyata makanan ringan khas Kota Pariaman, rasanya tidak kalah lezat dengan makanan dari daerah lainnya," kata dia.
Ia mengaku selama ini hanya mencicipi panganan khas di lokasi acara di beberapa daerah di Indonesia.
"Di sini saya langsung dibawa oleh Wakil Walikota Pariaman melihat langsung proses pembuatan makanan ringan," tuturnya.
Meski makanan ringan khas Kota Pariaman dinilainya enak, tetapi belum dipackaging dengan praktis dan elegan serta belum adanya tanggal kadaluarsa yang tercantum di kemasan.
"Tampilan desain makanan ringan masih kaku dan belum menggunakan kemasan plastik yang praktis. Walaupun sudah mempunyai lesensi halal, tetapi tanggal kadaluarsa belum dicantumkan di kemasan. Padahal untuk produk makanan, hal ini sangat penting sekali," imbuhnya.
Wakil Walikota Pariaman Genius Umar mengatakan, makanan khas Kota Pariaman adalah makanan yang dibuat dengan bahan alami dan akan tahan dalam waktu cukup lama.
Berbagai makanan ringan khas Pariaman seperti Ladu Arai Pinang, Ladu Sala, Kipang Kacang, Kue Sangko, Sanjai, dan aneka makanan lainya, adalah makanan yang bisa bertahan lama.
"Tetapi untuk memenuhi standar kelayakan, dinas terkait nanti akan mulai mempromosikan kepada pelaku usaha agar mencantumkan tanggal kadaluarsa di kemasannya," ungkapnya.
Genius Umar juga mengungkapkan kepada Dirjen dan Jajaran Kemendag RI agar memberikan bantuan mesin kemasan dan bahan bakunya ke pelaku usaha di Kota Pariaman untuk menunjang perbaikan desain dan kemasan yang layak.
"Agar sesuai dengan apa yang diinginkan Kemendag RI untuk produk hasil olahan makanan ringan yang higienis, packaging yang baik dan disukai oleh konsumen," pungkas doktor ilmu kebijakan publik dari IPB ini. (Juned/OLP)
