 |
| Walikota, Kapolres dan Dandim melalui Tiga Pilar yang baru dibentuk guna mencegah sebaran paham radikalisme di Pariaman. Foto/Nanda |
Selain tiga pilar desa, apel tersebut juga dihadiri Forkopimda Kota Pariaman dan Kabupaten Padangpariaman.
"Apel melibatkan babinkamtibmas, babinsa TNI, kepala desa dan walinagari, dubalang di wilayah Polres Pariaman untuk menyamakan persepsi dalam menangkal radikalisme, terorisme dan langkah kita untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019," ujar Kapolres Pariaman AKBP Andry Kurniawan.
Terkait dengan keberadaan paham radikalisme dan aktivitas terorisme, pihaknya belum menemukan indikasi keberadaan masyarakat terpapar paham radikalisme ataupun adanya aktivitas itu di wilayah hukum Polres Pariaman.
"Namun, upaya pencegahan dini lebih baik dilakukan. Dengan keberadaan tiga pilar di tingkat desa sebagai mata dan telingga. Informasi tentang kemungkinan adanya ancaman berkaitan dengan radikalisme dan terorisme, bahkan kerawanan pada kesuksesan pilkada dan pemilu serentak dapat dicarikan solusi penyelesaian masalahnya," ulasnya.
Ditambahkannya, paham radikalisme yang dianut kelompok teror mulai menyebar di lingkungan pendidikan. Penangkapan beberapa orang yang berada di lingkungan kampus Universitas Riau oleh tim Densus 88 Mabes Polri beberapa waktu yang lalu, menggambarkan paham radikal mulai mengancam lingkungan pendidikan.
"Kami akan kembali sosialisasikan bahaya dan menangkal radikalisme di sekolah dan kampus yang ada di wilayah Polres Pariaman. Hal tersebut harus dicegah sedini mungkin," pungkasnya.
Walikota Pariaman Mukhlis Rahman menyebut pencegahan penyebaran paham radikalisme dan aktivitas terorisme dapat dilakukan dengan peningkatan sensitifitas terhadap lingkungan tempat tinggal.
"Kita harus peka dengan lingkungan. Siapa saja warga yang ada di sekitar, harus tahu. Kami telah menginstruksikan kepala desa untuk mengantifkan kembali Sistim Keamanan Lingkungan (Siskamling) di desa masing-masing, sehingga arus orang keluar-masuk terpantau. Di desa kita minta, kembali diberlakukan wajib lapor bagi pendatang atau warga baru yang tinggal minimal 1X24 jam, agar pencegahan terhadap penyebaran paham ini dapat dilakukan secara optimal," terangnya.
Dikatakannya, dari pemantauan yang dilakukan oleh Kantor Kesbangpol Kota Pariaman dan Komunis Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Pariaman, belum menemukan adanya penyebaran paham radikalisme dan aktivitas terorisme.
"Namun, upaya pencegahan tetap harus dilakukan. Untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme, Pemko Pariaman melalui Kantor Kesbangpol Kota Pariaman melakukan pengawasan termasuk orang yang rawan menyebarkan paham radikalisme," kata dia.
Sementara itu, Komandan Komandi Distrik Militer (Kodim) 0308/Pariaman Letkol Arh Hermawansyah secara tegas menyebut tindakan terorisme yang terjadi adalah bentuk upaya merusak bangsa yang dilakukan anak bangsa sendiri. Menurut dia, aksi teror tersebut sangat bertentangan dengan upaya perjuangan memerdekan Indonesia yang dilakukan oleh pejuang dahulu.
Ia meminta agar elemen Tiga Pilar di desa dan nagari, dapat berbaur dengan masyarakat, sehingga informasi tentang penyebaran paham radikalisme dan aktivitas kelompok teroris cepat diketahui dan tindakan cepat dan tepat dapat dilakukan.
Selain mengoptimalkan unsur Tiga Pilar di desa, pihaknya juga mengoptimalkan fungsi unit intelijen TNI yang ada di Kodim 0308/Pariaman. Menurut Letkol Arh Hermawansyah, masyarakat dan aparatur jangan bersikap underestimate, namun tetap waspada dan hati-hati.
"Kita juga mengoptimalkan sosialisasi tentang bahaya radikalisme bersama tokoh agama, tokoh masyarakat didesa dan nagari," katanya. (Nanda)
