 |
Siapapun pemimpin Pariaman periode 2018-2023, akan dihadapkan sejumlah pekerjaan berat. Bukan perkara enteng memajukan daerah yang nyatanya memilik sumber daya alam sangat minim. Kenyataan selalu jauh lebih berat dari pada sekedar ucapan dan janji-janji politik saat kampanye.
Dengan PAD yang sangat minim, pemimpin Pariaman dituntut lincah, karena kita tahu semua pembangunan di Pariaman selalu "menyusu" ke pemerintah pusat. Hanya mengandalkan pada sumber dana APBD, DAK dan DAU.
Dalam membangun Pariaman juga dibutuhkan segenap sumber daya manusia yang ada. Kita menyadari daerah kita bukan Kabupaten Siak, Riau, yang membukukan PDB per kapita Rp156,35 juta. Daerahnya berada di wilayah segi tiga pertumbuhan ekonomi "Sijori" Singapura-Johor-Riau dan IMG-GT (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle).
Pariaman bukan pula Kota Bontang, Kalimantan Timur. Daerah kaya tambang itu mencatatkan PDB per kapita Rp368,5 juta. Karena PAD besarnya, Kaltim merupakan propinsi yang memberikan gaji atau upah tertinggi kedua secara nasional kepada karyawan atau buruh.
Daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah macam Bontang dan Siak, tentu saja punya banyak amunisi untuk membangun daerahnya dengan dukungan dana yang besar. Berbeda dengan Pariaman, dengan APBD Rp754 miliar per tahun, dipotong belanja pegawai sekitar 50 persen, sisa itulah yang bisa dibelanjakan untuk membangun. Maka, tak heran pembangunan di Pariaman dilakukan secara bertahap atau multi-year.
Minim di sumber daya alam, untungnya Pariaman memiliki sumber daya manusia terbilang bagus. Banyak sekali tokoh-tokoh di sumbu kekuasan RI punya darah Pariaman yang masih peduli kampung halamannya. Di samping hal tersebut, Pariaman juga dianugerahi Tuhan bentang alam yang memukau. Pariwisata nyatanya menjual. Dari sektor pariwisata diyakini pula akan mengungkit sektor-sektor lainnya seperti ekonomi kreatif, jika digarap secara serius dan profesional.
Pemimpin Pariaman yang diharapkan masyarakat, tentu saja bukan hanya yang sekedar menjalankan roda pemerintahan secara formil. Harapan masyarakat akan pemimpin Pariaman ke depan, khususnya dalam peningkatan ekonomi, jaminan lapangan pekerjaan, jaminan pendidikan dan kesehatan, tidak akan tertutupi dengan dana APBD dari pemerintah pusat.
Jadi, tidak heran masyarakat Pariaman "zaman now" terlihat lebih selektif dalam memilih pemimpinnya. Mereka kadang tampak agresif, sebagaimana yang bisa kita lihat saat ini: saat kelompok-kelompok kalangan terdidik mulai bersuara, saat kalangan muda tak lagi diam sebagaimana Pilkada sebelumnya. (OLP)
