 |
| Deputi Pelayanan Publik Kemenpan dan RB Prof. Dr. Diah Natalisa bersama Kadis Dukcapil M. Fadhly, Kadis PMPTP Hendra Aswara pada acara pembukaan pembukaan Workshop dan Coaching Clinic Pembekalan Evaluasi Pelayanan Publik 2018 di Aula Kantor Walikota Batam, Rabu (4/4). |
Sebanyak 206 kabupaten dan kota ditetapkan sebagai lokasi evaluasi pelayanan publik pada unit kerja antara lain Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Hal tersebut disampaikan Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa pada pembukaan Workshop dan Coaching Clinic Pembekalan Evaluasi Pelayanan Publik 2018 di Aula Kantor Walikota Batam, Rabu (4/4).
"Workshop kita laksanakan selama dua hari agar masing-masing pimpinan unit kerja mengetahui apa saja yang akan dinilai," kata Diah Natalisa.
Ditambahkannya bahwa materi workshop terdiri dari Paparan Kebijakan Pelayanan Publik, Paparan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Paparan Standar Pelayanan, Paparan SIPP, Paparan Pengelolaan Pengaduan dan Paparan Inovasi.
"Pada kesempatan workshop ini kita juga melakukan kunjungan ke Mall Pelayanan Publik Kota Batam agar daerah termotivasi membentuknya untuk memudahkan masyarakat," sambung Diah.
Sementara untuk Kabupaten Padangpariaman dihadiri oleh Kadis Dukcapil M. Fadhly, Kadis PMPTP Hendra Aswara, Direktur RSUD Parit Malintang Lismawati dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Fauziani Refdiani.
Kadis Dukcapil M. Fadhly mengatakan bahwa unit kerja bersiap untuk penilaian yang dilakukan oleh Kemenpan. Dia mengaku ditargetkan oleh Bupati Padangpariaman untuk mendapatkan nilai A pada tahun ini.
"Kita baru pertama kali dinilai oleh Kemenpan pada tahun ini. Sesuai arahan Bapak Bupati, kita lengkapi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Semoga bisa mendapat hasil yang terbaik," kata jebolan STPDN Angkatan VI itu.
Dikatakannya bahwa dinasnya telah memiliki standar pelayanan, pengelolaan pengaduan, fasilitas untuk disabilitas, ruang laktasi, ruang tunggu yang nyaman full AC, toilet khusus, media informasi melalui website, Facebook, pamplet, dll. Juga seragam khusus bagi petugas, survey IKM dan tentunya telah mendapat penghargaan dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.
"Alhamdulillah, kita ada inovasi pelayanan yaitu Pedang Saber, Kadoku dan Alpa Beta. Semuanya akan kita lampirkan dalam formulir penilaian," ujar Peraih Penghargaan Citra Pelayanan Prima Sumbar itu.
Sedangkan Kadis PMPTP Hendra Aswara juga bersiap menghadapi penilaian terhadap penyelenggaraan pelayanan, khususnya bidang perizinan.
Di antara inovasinya adalah pelimpahan wewenang, standar operasional prosedure, ruang front office yang nyaman, ruang tunggu, ruang laktasi, petugas pengaduan dan fasilitas disabilitas.
Untuk media informasi melalui website www.perizinan. padangpariamankab.go.id, pamplet, media sosial dan lainnya.
Adapun inovasi, tambah Hendra, telah diluncurkan program Antar Jemput Perizinan (AJEP), kerja sama dengan PT. Pos dan aplikasi berbasis android.
"Untuk aplikasi perizinan berbasis android adalah yang pertama di Sumbar. Semoga kolaborasi Disdukcapil, DPMPTP dan RSUD kita dapat meraih hasil yang membanggakan," ujar alumni STPDN angkatan XI itu. (Tim)
