 |
| Walikota Mukhlis Rahma. Foto/Junaidi |
"Ketika kita tidak memahami suatu persoalan dengan jelas, jangan hanya bisa berkomentar tanpa adanya dasar. Apalagi sampai menyebarkan fitnah yang tidak benar," ujar Mukhlis di masjid Nurul Islam Jalan Kereta Api, Jumat (8/12).
Ia mengatakan, terus memantau perkembangan yang terjadi di media sosial, online dan media cetak, yang menceritakan polemik tidak ditandatanganinya APBD Kota Pariaman tahun 2018 oleh dirinya hingga banyak spekulasi dan fitnah yang mengarah kepada dirinya.
"Selama ini saya pantau di medsos semakin berseliweran postingan tentang tidak ditandatanganinya APBD Kota Pariaman tahun 2018 oleh pihak eksekutif, sehingga menjadi bahan perdebatan dan fitnah tentang hal tersebut," katanya.
Salah satu fitnah yang ia garis bawahi betul adalah ihwal tidak ia tandatangani APBD 2018 karena jalan-jalan keluar negeri ditunda oleh DPRD Kota Pariaman.
"Hal itu adalah salah dan tidak benar. Begini, program promosi UKM daerah di Dinas Koperindag Kota Pariaman---yang disebut sebagai jalan-jalan keluar negeri---merupakan sebuah promosi dan pengakuan dari provinsi dan kementerian yang menunjuk Pariaman untuk ikut dalam kegiatan tersebut," jelasnya.
Menurutnya ada 3 negara yang dituju dalam program promosi UKM Pariaman ke luarnegeri. Kata dia, semuanya atas undangan dari pihak penyelenggara. Atas undangan itu, kemudian pihak Kementerian Perdagangan menunjuk kota Pariaman satu-satunya di provinsi Sumbar, mengikuti pameran UKM di luarnegeri tersebut.
"Tiga negara itu adalah Arab Saudi, merupakan kegiatan Kementerian Perdagangan bertajuk Indonesia Expo di Jedah. Sedangkan untuk kunjungan ke Brunei Darussalam dan Amerika Serikat merupakan kegiatan provinsi Sumatera Barat, dimana diharapkan 19 kabupaten dan kota di Sumbar mengikutinya," tuturnya.
Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman Gusniyeti Zaunit juga mengungkapkan bahwa pengajuan anggaran tersebut tidak hanya untuk pameran luarnegeri saja.
"Tetapi termasuk dana pendampingan kerjasama antara Pemko Pariaman dengan BI Kantor Wilayah Provinsi Sumbar untuk local economi development yang merupakan fokus pembinaan kepada kelompok pengrajin sulaman selama 3 tahun yang telah ditandatangani 1 November 2017. MoU tersebut ditandatangani oleh Walikota Pariaman dan Kepala BI Perwakilan Provinsi Sumbar," sebutnya.
Dalam dana tersebut, imbuh dia, juga termasuk untuk pameran dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) di Padang, Minangkabau Event Heritage di Kota Surabaya serta Minangkabau Fashion Festival di Jakarta," ungkapnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, APBD Kota Pariaman 2018 tidak ditandatangani oleh Walikota Pariaman Mukhlis Rahman meski dua pimpinan DPRD membubuhkannya.
Ketua DPRD Mardison Mahyuddin saat itu mengatakan ada empat kegiatan yang diajukan oleh eksekutif yang ditunda oleh DPRD karena berbagai sebab. Di antaranya belum adanya Amdal untuk masjid terapung, belum diubahnya RTRW untuk kawasan pembangunan gedung olahraga bertaraf internasional di bilangan Bypass, pembangunan Pujasera di Pantai Gandoriah dan promosi UMKM Pariaman ke luarnegeri.
"Untuk promosi UMKM ke luar negeri kami rasa tidak membawa manfaat besar dan malah menimbulkan kecemburuan masyarakat karena setiap ke luar negeri, justru mereka malah selalu memajang foto-foto di media sosial. Sasarannya tidak jelas, lebih baik intensifkan membuka gerai-gerai promosi di daerah-daerah yang potensial," sebut Mardison kala itu. (Juned/OLP)
