Konsep wisata nuansa islami yang dicetuskan eksekutif dengan membangun mesjid terapung di atas laut Pantai Pariaman, belum sepenuhnya disetujui oleh DPRD Kota Pariaman.
Menurut Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin didampingi Wakil Ketua John Edwar, sejauh ada kajian mendalam disertai amdal akan baik buruknya mesjid terapung dibangun di atas air laut, pihaknya akan menyetujui anggaran pembangunannya.
"Kita mendukung program pemerintah membangun mesjid terapung, buktinya sudah kita sahkan anggaran perencanaan pembangunannya," ujar Mardison di Gedung DPRD Kota Pariaman, Manggung, Selasa (7/2/2017).
Hanya sebelum masuk ke tahap pembangunan, imbuh Mardison, diperlukan kajian yang matang mengingat wilayah Pariaman merupakan zona mitigasi gempa. Pihaknya perlu ada jaminan dari pihak BMKG yang menyatakan membangun di atas air laut aman bagi keselamatan.
"Jika sudah ada kajian yang melibatkan BMKG yang menyatakan itu aman, diikuti amdal, maka akan kita anggarkan, kita bangun," sambungnya.
Ia menambahkan, niat DPRD dan eksekutif sama dalam membangun Pariaman sebagai kota bernuansa islami yang ditunjang pula dengan pariwisata yang menonjolkan islami.
"Wujudnya ke arah itu kita dukung. Contohnya magrib mengaji, kita apresiasi penuh. Magrib mengaji yang dicetus walikota merupakan langkah ke arah sana," ujarnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD John Edward berpendapat berbeda. Ia meminta pemerintah perlu melakukan pengkajian akan biaya perawatan jika mesjid terapung jadi dibangun.
"Perlu dikaji dengan matang. Yang kita takutkan APBD nantinya akan tersedot oleh biaya pemeliharaan mesjid terapung. Perlu digaris bawahi, kita di DPRD tidak mengganjal, tapi mengingatkan," sebutnya.
OLP
