Hari kerja pertama di tahun 2016, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman menyiapkan sejumlah progress tahunan. Pada hari pertama kerja itu, Senin, (4/1/2016) dalam pantauan wartawan, hampir seluruh anggota DPRD, pimpinan beserta pegawai sekretariat masuk kantor.
"Pertama (tugas) kita (DPRD) lakukan evaluasi dan meninjau sejumlah kebijakan di tahun 2015," kata Ketua DPRD Mardison Mahyuddin di ruang kerjanya didampingi sejumlah anggota DPRD kepada wartawan.
Kata dia, setelah melakukan evaluasi baru akan dirumuskan program-program pembangunan tepat sasaran demi peningkatan ekonomi kemasyarakatan dalam rangka peningkatan taraf hidup warga Kota Pariaman.
"Program yang tidak memihak kita kaji ulang atau diganti. Dalam membangun kita berpijak pada hasil Musrenbang tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kota," unngkap dia.
Lebih lanjut Mardison menuturkan, pembangunan harus memenuhi skala prioritas karena terbatasnya APBD. Untuk itu, imbuhnya, program pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama di tahun 2016.
"Dengan adanya dana bantuan desa ditambah ADD Pusat, merupakan strategi terpadu pemerintah pusat dan daerah untuk menggenjot ekonomi rakyat dari bawah demi menjaga stabilitas moneter nasional dan memperlebar jarak titik inflasi," tukuk dia.
Disamping itu, menurutnya, desa selaku pemerintahan otonom terendah, dengan adanya ADD menjadi otonom pula secara ekonomi.
Di saat yang sama, Ketua Baleg Riza Saputra menyebut, di hari pertama masuk kerja, Baleg DPRD langsung melakukan pembahasan 3 Ranperda, yakni rencana pembangunan industri daerah 2015-2035, Ranperda perubahan atas Perda No.9 tahun 2010 tentang retribusi pengendalian menara komunikasi dan Perda perubahan atas Perda No.6 tahun 2008 tentang pengelolaan keuangan daerah.
"Tidak ada waktu yang diulur-ulur. Bekerja demi rakyat mesti sepenuh hati," kata Riza yang juga Ketua KNPI Kota Pariaman ini.
OLP
