Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Padangpariaman melaksanakan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) kepada 51 orang anggota Panwascam di Hotel Royal Denai Bukittinggi selama dua hari 24 s/d 25 November 2015. Panwascam dari 17 kecamatan se-Padangpariaman itu mengupas materi pamungkas saat hari pelaksanaan (geladi resik) pungut dan hitung dari berbagai aspek seperti kendala, kecurangan yang akan terjadi di lapangan saat hari pemungutan suara 9 Desember 2015 di mana Padangpariaman menghelat dua Pilkada serentak yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar serta Pilkada bupati dan wakil bupati Padangpariaman periode 2016-2021.
Acara yang berlangsung di meeting room lantai II Royal Denai Hotel itu, hadir sebagai pemateri Surya Elfitrimen dari Bawaslu Sumbar, Ketua KPU Padangpariaman Vifner, Ketua Panwaslu Padangpariaman Syaiful Al Islami, Komisioner Panwaslu Netti Nerawati dan Betri Murdiana serta Sekretaris Panwaslu Padangpariaman Riky Falantino.
Memenuhi azas keterbukaan informasi publik, sekretariat Panwaslu Padangpariaman turut mengundang sebagai pemerhati di acara itu Ketua PWI Pariaman Ikhlas Bakri dan Praktisi Media Oyong Liza Piliang.
Acara yang berlangsung selama dua hari tersebut dimulai dengan serangkaian acara seremoni seperti menyanyikan lagu kebangsaan hingga pembacaan doa. Tidak satupun anggota Panwascam selama mengikuti Bimtek meninggalkan ruangan kecuali sesi istirahat. Hari pertama pemahaman materi sedangkan di hari kedua praktek materi atau simulasi.
Fungsi pengawasan tahapan pungut hitung adalah paling krusial dalam pelaksanaan Pilkada yang jujur, adil, akuntabel hingga lahirnya pasangan pemimpin hasil pilihan rakyat yang hasilnya bisa dipertanggungjawabkan dan terbebas dari segala macam modus kecurangan.
Pada Bimtek itu juga dibeberkan modus operandi di tingkat TPS. Kesepakatan jahat dilakukan dengan memperjualbelikan C6 kepada tim salah satu peserta Pilkada, lalu secara massif memobilisasi massa untuk memilih salah satu calon demi perolehan suara yang diperuntukan kepada si pemesan (baca calon).
"Berdasarkan pengalaman masa lalu, wilayah potensi kecurangan sudah kita identifikasi dan buatkan kalendernya. Sejumlah TPS rawan kecurangan juga telah kita petakan. Panwaslu melalui Panwascam, PPL hingga pengawas TPS kita perkuat di daerah rawan kecurangan itu," kata Syaiful Al Islami, Rabu (25/11) di Bukittinggi.
Kata dia, berdasarkan pengalaman pelaksanaan pemilu sebelumnya, potensi TPS rawan kecurangan yang sudah dipetakan itu berada di 11 TPS Anduriang Kayu Tanam, kemudian potensi konflik di Batang Anai.
"Kalender pengawasan yang kita buat adalah fokus pengawasan, objek pengawasan dan strategi pengawasan di tahap pungut hitung," sebutnya.
Syaiful menambahkan, Panwaslu Padangpariaman juga telah memetakan potensi terjadinya transaksi money politik di hari pemilihan, keterlibatan ASN, permainan di tingkat KPPS, hingga potensi kecurangan lainnya.
"Pada Bimtek ini kita perkuat pengawasan hingga ke tingkat TPS dalam rangka terciptanya pemilukada yang bersih, jujur, adil dan akuntabel di wilayah Padangpariaman," pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Panwaslu Riky Falantino mengatakan senjata utama dan garda terdepan dalam fungsi pengawasan di hari pungut dan hitung adalah pengawas TPS yang berjumlah 933 orang sejumlah seluruh TPS di Padangpariaman. Pengawas TPS menurut dia dibentuk langsung oleh Undang-Undang.
"933 pengawas TPS bekerja dari H-23 hingga H+7 dan sudah dibentuk sejak tanggal 16 November 2015 lalu. Tugas mereka bisa dikatakan paling 'seksi'," kata Riky.
Dia menyebut sekaligus mengungkapkan 933 orang pengawas TPS harus di Bimtek pula agar mengetahui tugas pokok dan fungsinya di lapangan saat tahapan pungut dan hitung.
"Nah di sinilah kendalanya, dana untuk itu masih terkatung-katung di Pemkab, padahal semua prosedur administrasi pencairan telah kita penuhi. Paling lambat hari Minggu semua pengawas TPS harus di Bimtek, tidak boleh tidak," sebut Riky.
Riky menuturkan selama ini Panwaslu Padangpariaman cukup bersabar meski tiga bulan seluruh jajaran Panwaslu, Panwascam dan staf belum menerima honor. Berbagai kegiatan yang dilakukan termasuk Bimtek tetap dilakukan.
"Ya kita ngutang dulu hingga dana cair kepada pihak manajemen hotel. Tapi menyangkut 933 pengawas TPS yang akan di Bimtek, dan bersifat wajib, kita Panwaslu Padangpariaman sudah minus anggaran. Jika dana belum cair hingga Sabtu depan, maka habislah segala upaya kita. Tahapan pungut hitung dalam kondisi terancam," Riky menegaskan.
Riky bahkan mengatakan, selama ini Panwaslu Padangpariaman cukup kompromi perihal anggaran, buktinya Panwascam dan staf tetap khidmat melakukan berbagai tahapan kegiatan pelatihan tanpa uang transportasi serupiahpun.
"Tiga bulan tidak terima honor tidak mengurangi semangat kita dalam melaksanakan tupoksi yang diembankan negara kepada kita," ungkap Riky.
Masih kata Riky, secara hierarki perihal itu sudah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi dan Pusat.
"Hingga Kementrian Polhukam telah menelpon langsung Sekda Padangpariaman agar segera mencairkan. Sekda juga sudah disposi surat. Semoga jelang Jum'at dana itu cair agar Panwaslu lebih leluasa melakukan berbagai kegiatan. Padahal dana Pilkada itu setingkat di bawah dana bencana alam perihal urgensi pencairannya," pungkas Riky.
OLP
