Kepala DPPKA Hanibal berdiskusi pengelolaan aset daerah dengan Kepala BPK RI Sumbar Eldi Mustafa dan Kepala Sub Auditorat Indria Syzinia di Aula BPK, Padang, Rabu (4/11).Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset (DPPKA) Padangpariaman, Hanibal, meminta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menginventarisir seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak untuk penyusunan laporan perkembangan aset setiap tahunnya.
"Apalagi banyak aset yang telah hancur atau hilang akibat gempa 2009 yang masih tercatat sebagai aset," kata Hanibal usai konsultasi di Kantor BPK Sumbar, Padang, Rabu (4/11).
Aset-aset tersebut, sebutnya akan diinvetarisir menyeluruh. Jika telah berumur puluhan tahun dan tidak mempunyai nilai ekonomi maka akan dihapus dari daftar aset daerah.
Dia menyebut, laporan pengelolaan aset merupakan tugas yang mendesak karena belum rapinya beberapa SKPD dalam pencatatan dan nilai aset tersebut.
“Bila perlu setiap bulan kita hapus aset yang tidak mempunyai nilai lagi,” tegas dia.
Dalam tantangan pengelolaan keuangan berbasis akrual, tambah Hanibal, telah dilakukan berbagai persiapan melalui pelatihan bagi sumber daya aparatur dan kelengkapan sarana prasarana.
"Yang tak kalah penting adalah kemajuan teknologi informasi di daerah," kata dia.
dia menyebut bahwa bupati selaku kepala daerah dan DPRD memiliki komitmen dan kebijakan yang mendukung pengelolaan keuangan berbasis akrual.
“Kita sebagai daerah yang pertama kali di Sumbar mengadakan bintek pengelolaan keuangan berbasis akrual,” sambung Hanibal.
Kata dia, ke depan, ia akan membuat klinik keuangan dan pertemuan setiap minggunya dengan Kepala SKPD dalam rangka persamaan persepsi terkait aturan administrasi keuangan.
TIM
