Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Mukhlis: Tender Melalui LPSE Sudah Berjalan Efektif dan Transparan

10 September 2014 | 10.9.14 WIB Last Updated 2014-09-10T13:52:03Z



Pemerintah Kota Pariaman melalui Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Kota Pariaman menggelar Bimbingan teknis Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah Kota Pariaman yang di gelar di ruang aula Hotel Nan Tongga Kota Pariaman, Rabu 10/09/2014.

Kegiatan ini di buka secara resmi oleh Walikota Pariaman Mukhlis Rahman. Dalam sambutanya Mukhlis mengatakan,  pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan bentuk wujud nyata tugas SKPD untuk penyediaan fasilitas dan pelayaan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur maupun untuk peningkatan kapasitas masyarakat.

Kata Mukhlis, instasi pemerintah merupakan perangkat negara yang mempunyai tugas pokok serta tanggung jawab yang sangat berat terhadap masyarakat, terutama dalam upaya mewujudkan masyarakat sejahtera.

"Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik adalah sesuatu yang tidak bisa di tawar atau di tunda. Program kegiatan yang dilaksanakan dapat diukur dan dipertanggung jawabkan tak terkecuali dalam hal pelayaan publik yang sesuai dengan sistem dan standar pelayaan Pemerintah," ucap Mukhlis.
 

Lanjut Mukhlis, banyak sekali bentuk dukungan pemerintah Kota Pariaman dalam hal pelayaan  publik, diantaranya pelaksanaan tender yang transparan secara bertahap telah di lakukan melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) sejak tahun 2012.

Kemudian, Kabag Ekbang Erman Toyon mengatakan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peraturan dan kebijakan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan meningkatkan kemampuan aparatur  pemerintahan dalam melaksanakan perencanaan serta penyusunan tahapan pengadaan barang dan jasa yang efektif efisien dan transparan.

pelaksanaan kegiatan ini di ikuti oleh 100 orang PNS  Pemko Pariaman yang terdiri dari 60 orang pejabat pembuat komitmen (PPK), 30 orang pns pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) dan 10 orang anggota unit layanan pengadaan (ULP).


Reza/editor: OLP
×
Berita Terbaru Update