Pariaman - Kota Pariaman mengikuti tahapan verifikasi lapangan Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) 2026 setelah Tim Evaluasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) tahun 2024 dan 2025.
Evaluasi berlangsung melalui pertemuan daring bersama tim evaluator Makna Sinatria dan Nurul Salimah di ruang rapat wali kota, Balai Kota Pariaman, Rabu (11/11/2026). Wali Kota Pariaman Yota Balad memaparkan komitmen, kebijakan, capaian, serta program pemerintah daerah dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Dalam pemaparannya, Yota menegaskan bahwa pengarusutamaan gender harus terintegrasi dalam kebijakan dan proses pembangunan daerah. Pemerintah kota, kata dia, telah menerbitkan instruksi wali kota terkait rancangan kebijakan PUG serta keputusan wali kota yang menjadi landasan pelaksanaannya.
“Kami menegaskan kepemimpinan daerah dalam pembangunan yang adil gender dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Ini diwujudkan melalui kebijakan, capaian kinerja, praktik baik, serta dukungan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak,” ujar Yota.
Ia menjelaskan, Pariaman memiliki rekam jejak dalam penghargaan PPE. Pada 2021, kota ini masuk kategori Pratama. Kemudian pada 19 Desember 2023 meningkat ke kategori Madya, yang piagam dan trofinya diterima pada 9 Januari 2024 dari KemenPPPA.
Dalam evaluasi 2026, salah satu indikator yang dipaparkan adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angkanya meningkat dari 55,25 pada 2024 menjadi 60,14 pada 2025.
Menurut Yota, peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi dan perdagangan, termasuk usaha jasa, perdagangan kecil, dan pariwisata lokal. Pemerintah daerah juga mendorong partisipasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan melalui berbagai program DP3AKB.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Pariaman tercatat 99,28 pada 2024 dan 98,86 pada 2025. Yota menyebut angka tersebut menunjukkan kesenjangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan relatif kecil.
Pemerintah kota juga memaparkan sejumlah program pemberdayaan perempuan, mulai dari pelatihan keterampilan, akses pembiayaan, pendampingan UMKM, pemasaran digital, hingga penguatan kelompok usaha perempuan. Program lainnya mencakup peningkatan kapasitas perempuan dalam organisasi masyarakat, politik, pengambilan keputusan, dan jabatan publik.
Yota menekankan bahwa keberhasilan PUG dan perlindungan anak membutuhkan kerja lintas sektor. Bappeda berperan mengintegrasikan indikator gender dalam dokumen perencanaan, sementara kecamatan dan kelurahan menjadi bagian penting dalam mengenali kebutuhan masyarakat. OPD teknis, dunia usaha, akademisi, media, dan komunitas juga diharapkan terlibat dalam pelaksanaan program.
“PUG dan perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Kita membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar kebijakan, program, dan dampaknya terukur,” katanya.
Melalui evaluasi PPE 2026, Pemko Pariaman berharap penguatan kebijakan kesetaraan gender dan perlindungan anak terus berjalan, sekaligus memperluas akses perempuan terhadap kesempatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik yang inklusif. (*)
