Pariaman - Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi menegaskan pentingnya sinkronisasi dan kesamaan persepsi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan data, saat mengikuti Rapat Forum Satu Data Indonesia Kota Pariaman Tahun 2026 yang digelar oleh Bappeda Kota Pariaman, Kamis (30/4/2026).
Dalam arahannya, Mulyadi meminta OPD, khususnya yang menjadi locus penilaian, untuk memperkuat koordinasi dengan BPS Kota Pariaman guna menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu.
Ia menjelaskan, kebijakan Satu Data Indonesia merupakan fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan berbasis data, yang menuntut standar, metadata, serta interoperabilitas yang jelas antar instansi.
“Peran semua pihak sangat penting. Tanpa dukungan OPD sebagai produsen data, sistem ini tidak akan berjalan optimal. Data yang akurat menjadi kunci perencanaan pembangunan yang efektif,” ujarnya.
Mulyadi menekankan bahwa kolaborasi antara produsen data dan walidata harus terus diperkuat. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman berperan sebagai walidata, sementara BPS bertindak sebagai pembina data.
Ia juga meminta BPS untuk terus memberikan pendampingan teknis kepada OPD dalam pengisian dan penyelarasan data statistik.
“Kami berharap BPS dapat aktif mendampingi, karena indikator penilaian banyak bersumber dari survei BPS. Sinkronisasi data menjadi penting agar tidak terjadi perbedaan antara data pemerintah daerah dan data BPS,” tegasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Afrizal Azhar, Kepala Bappeda Adi Junaidi, Kepala Diskominfo Yalfiendri, serta Kepala BPS Kota Pariaman Rigadli yang juga menjadi narasumber.
Melalui forum ini, Pemerintah Kota Pariaman berharap tata kelola data sektoral semakin kuat dan mampu mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran berbasis data yang valid dan terintegrasi. (*)