Ali Mukhni Bicara Sumbar: Jika Tidak Berinovasi, Tidak akan Ada Perubahan

Premium By Raushan Design With Shroff Templates

Bupati Padangpariaman Ali Mukhni sebelum pandemi coronavirus. Foto: istimewa

Pariaman - Bakal calon wakil gubernur Sumatra Barat, Ali Mukhni mengatakan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di Sumbar dibutuhkan dana dari pemerintah pusat. Baik bagi pembangunan infrastruktur maupun untuk ekonomi sektor riil.

Selain itu, kata bupati Padangpariaman dua periode itu, hubungan pusat dan daerah mesti tegak lurus dan solid demi kepentingan Sumatra Barat karena jika hanya mengandalkan APBD, tidak akan memadai bagi pembangunan.

"Berbagai program strategis di Sumbar akan memakan waktu lama jika hanya mengandalkan APBD. Diperlukan lobi ke pusat guna mengejar target pembangunan," kata Ali Mukhni saat dihubungi via telepon, Minggu (5/9).

Tahun depan, kata Ali Mukhni, beberapa isu penting harus dihadapi dan dicarikan solusinya. Antara lain pemulihan sosial ekonomi akibat Pandemi Covid-19, penguatan sektor kesehatan, pembangunan infrastruktur, penanggulangan bencana, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, ketahanan pangan, promosi pariwisata, pengembangan UMKM, kemudahan berusaha investasi dan integrasi pelayanan publik.

Siapapun yang akan menjadi memimpin Sumbar ke depan, sambung Ali Mukhni, dihadapkan sejumlah tantangan besar.

Ia mencontohkan apa yang telah ia lakukan di Padangpariaman dengan menjalin komunikasi lintas sektoral di Kementerian dan Lembaga. Banyaknya mega proyek nasional di Padangpariaman adalah wujud nyata perhatian lebih pemerintah pusat kepada kepala daerah yang gigih berjuang untuk pembangunan di daerahnya.

“Coba lihat sekarang, di saat kegiatan fisik APBD ditangguhkan karena penanganan Covid-19 namun kegiatan bersumber dari Pusat terus dilanjutkan. Seperti Jembatan Sikabu senilar Rp 25 miliar, Asrama Haji, Politeknik Pelayaran dan Irigasi Anai II,” sebutnya.
 
Sejak otonomi daerah digulirkan, kata Ali Mukhni, kepala daerah memegang posisi sentral dalam memajukan daerah. Oleh sebab itu, dalam menjalankan otonomi daerah dibutuhkan kepala daerah yang mempunyai strong leadership, berintegritas termasuk bersih dari KKN, inovatif dan kreatif, berpikir out of the box dan bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah.

“Bekerja saja tidak cukup, pemimpin harus berani berinovasi. Jika tidak berinovasi, tidak akan ada perubahan,” pungkasnya. (Tim)