 |
| Foto: istimewa |
"Di November dan Oktober 2019 uang yang berada di bank-bank daerah di mana APBD itu disimpan, masih di angka Rp 220 triliun sehingga tidak memengaruhi ekonomi daerah. Disimpan di bank itu ada Rp220 triliun. Gede banget angka ini," ujar Jokowi pada rapat koordinasi nasional investasi 2020 di The Ritz Carlton Jakarta, Pacific Place, Jakarta Selatan, Kamis, (20/2).
Presiden mengatakan bahwa penyerapan anggaran pada Desember 2019 akhir memang cenderung meningkat, menjadi hanya menyisakan anggaran dengan kisaran angka Rp 110 triliun. Namun, angka tersebut dinilainya masih sangat besar. Padahal, apabila penyerapan anggaran dilakukan secara maksimal di daerah, maka akan dapat membantu pertumbuhan ekonomi daerah.
"Kalau itu bisa digunakan dan beredar di masyarakat, ini akan memengaruhi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah itu. Bupati, walikota, dan gubernur harus sadar mengenai ini. Jangan sampai dinas keuangannya menyimpan uang di bank sebanyak ini. Jangan ulangi lagi di tahun 2020!" kata Presiden.
Pemerintah pusat merealisasikan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tumbuh 5 persen secara year-on-year (yoy) dari pertumbuhan penyaluran pada tahun sebelumnya yang hanya 2,5 persen. Presiden berharap agar dana yang telah ditransfer ke daerah tersebut dapat digunakan secara maksimal sehingga ikut meningkatkan ekonomi nasional.
"Uang yang beredar di masyarakat ini akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah, kabupaten/kota, provinsi, maupun negara kita," tuturnya.
Walikota Pariaman Genius Umar yang hadir pada acara tersebut mengatakan pihaknya saat ini terus berusaha untuk memudahkan segala izin usaha yang akan masuk di Kota Pariaman.
Dengan mempermudah izin usaha diharapkan banyak investor yang akan masuk dan membuka usahanya di Kota Pariaman sehingga berdampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat
Saat ini, kata Genius, pemerintah pusat dan daerah telah menyiapkan strategi bersama untuk meningkatkan investasi di Tanah Air. Instruksi Presiden, Pemda harus mempermudah izin pelaku usaha yang ingin menanam investasi di daerah, terkait dengan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan investasi.
Genius bilang, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu merupakan penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah. Ia juga menyampaikan jika ada Investor yang akan berinvestasi di daerah, pihaknya komit untuk melayani dengan baik.
Jika pengusaha menemui masalah dalam mengurus proses perizinan, maka pihaknya akan mencari solusi dan jalan keluar yang terbaik.
“Sesuai arahan Presiden agar melayani dengan baik segala izin usaha, baik itu pembebasan lahan, izin berusaha agar dipermudah, jangan dipersulit, agar para investor nyaman untuk berinvestasi di daerah,” sebutnya.
Rakornas yang dibuka Presiden Jokowi membahas berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah untuk memfasilitasi investasi di daerah. Jokowi mengatakan bahwa investasi dari negara lain menjadi sangat penting bagi Indonesia saat ini. Arus modal masuk atau capital inflow akan meningkatkan jumlah uang beredar yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi
Pengaruh APBD terhadap PDB hanya 16 persen ditambah APBD seluruhnya hanya 23 persen, yang berarti 77 persen yang mempengaruhi ekonomi saat ini adalah dunia swasta.
Indonesia saat ini berada di rangking 15 dunia dengan PDB tinggi, sedangkan dari GDB Indonesia berada di rangking 7 dunia, sehingga banyak lembaga dunia yang memperkirakan bahwa indonesia akan berada di 4 besar dunia di tahun 2045.
Semua itu bisa dilakukan dengan kerja keras serta melalui investasi yang cepat. Presiden menargetkan investasi mencapai Rp 886 triliun, atau sebesar 45,6 persen. Dan hal itu memerlukan sinergitas seluruh jajaran kepala daerah, mulai para bupati/walikota, gubernur, kementerian sampai ke pusat.
Jokowi juga mengungkapkan agar APBD harus segera beredar di masyarakat dan jangan sampai mengendap di Bank.
Terhadap permintaan kepala BKPM untuk memberikan DAK kepada daerah, kata Presiden, akan diberikan tahun ini atau tahun depan demi percepatan pelayanan.
Terkait dengan Dinas PTSP, Jokowi mengatakan harus ranking 1 di daerah dan harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada investor.
Pesan presiden kepada semua Kadis PTSP untuk segera layani investor. Dan apabila ada masalah, segera dibantu. Layani semua investor, mulai usaha mikro, menengah, sampai yang besar. Semua harus dilayani dengan baik.
Ia juga menargetkan kepada Dinas PTSP berapa izin yang diberikan dalam satu tahun, mulai dari toko kecil, usaha kecil, usaha mikro, beri izin dan antarkan izin tersebut kepada mereka.
Kemudahan berusaha, easy of bussiness di Indonesia pada 2020 naik ke angka 73 dari sebelumnya di angka 130. Jokowi minta untuk tahun selanjutnya angka tersebut bisa naik di posisi 40. Dan untuk di ASEAN posisi Indonesia masih di ranking 6 yang perlu peningkatan. (Tim/J/OLP)
