 |
| Jajaran Bawaslu Padangpariaman salam komando dengan Dandim 0308/Pariaman |
Aturan tegas tersebut sesuai ketentuan aturan pemilu dan aturan internal TNI yang mengatur sanksi tegas apabila ada anggota TNI yang melanggar netralitas.
"Kita tetap instruksikan kepada seluruh personil menjaga netralitas dalam pemilu. Hak politik kami tidak ada. Jika ingin terlibat kampanye dan politik praktis, silahkan pensiun," kata dia di Pariaman, Selasa (22/1).
Ia mengatakan faktor personil TNI ataupun ASN melanggar netraltas pada pemilu, salah satunya dikarenakan adanya hubungan seperti hubungan suami, istri ataupun hubungan kekeluargaan lainnya.
"Istri personil TNI di Kodim 0308/Pariaman yang tergabung dalam Persit Kartika Chandra Kirana Cabang Kodim 0308/Pariaman menjadi calon anggota legislatif pada pemilu 2019. Aturan sekarang memang memperbolehkan anggota Persit mencalonkan diri pada pemilu. Namun sekitar 250 orang keanggotaan persit tidak ada yang menjadi caleg," ulasnya.
Meskipun ada keluarga anggota yang menjadi calon pada pemilu, tindakan anggota TNI ada batasnya dengan tidak ikut kegiatan kampanye ataupun tindakan yang menunjukkan dukungan dan keberpihakan.
"Jangan penggunaan fasilitas dinas dipinjamkan untuk kampanye keluarga," pungkasnya.
Terpisah, Ketua Bawaslu Padangpariaman, Anton Ishaq mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi netralitas ASN, anggota TNI dan Polri pada pemilu 2019.
"Kita sudah sosialisasikan baik itu dalam kegiatan tatap muka dalam forum ataupun dengan surat resmi ke masing-masing instansi," ujarnya.
Bawaslu Kabupaten Padangpariaman, lanjut dia telah memproses satu temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Padangpariaman.
"Kita sudah proses temuan terkait pelanggaran netralitas ASN tersebut. Kita akan sampaikan hasil dan rekomendasinya," pungkasnya. (Nanda)
